Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian ingin melibatkan 355 perusahaan dalam pengembangan program pendidikan vokasional di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kemenperin, Mujiyono, mengatakan instansi yang dipimpinnya berencana menghubungkan 355 perusahaan dengan 1.775 SMK di Jawa lewat program pendidikan link and match.
Kolaborasi antara pelaku industri dan SMK tersebut diharapkan bisa menghasilkan 845.000 tenaga kerja terampil siap pakai yang tersertifikasi sepanjang 2017-2019.
Peluncuran program link and match di Jawa Timur telah menghubungkan 50 perusahaan industri dengan 234 SMK. Peluncuran kedua yang rencananya berlangsung di Jawa Tengah akan menghubungkan 100 perusahaan industri dengan 450 SMK.
Namun, Mujiyono perusahaan dan SMK yang setuju berkolaborasi harus bekerjasama menyediakan fasilitas yang dibutuhkan agar program pendidikan link and match bisa bergulir mulai tahun ajaran 2017-2018.
Dia menjelaskan program pendidkan vokasional yang ideal mengharuskan SMK dilengkapi oleh peralatan dan mesin yang sama dengan yang digunakan di pabrik. Perusahaan industri harus menyediakan peralatan dan mesin tersebut karena 30% dari peralatan dan mesin yang tersedia di SMK sudah tertinggal dua generasi.
Program link and match juga membutuhkan pembenahan sumber daya manusia karena hanya 22% dari guru di SMK adalah guru produktif yang berpengalaman bekerja di lapangan. Pelaku usaha dan pengelola SMK juga harus ngebut menyelesaikan perubahan kurikulum agar keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Yang paling berat bagi industri, mungkin, adalah soal pengadaan mesin dan teaching factory. Satu mesin CNC (computer numerical control) saja, yang sekarang digunakan di pabrik, bisa Rp2 miliar,” kata Mujiyono, pekan lalu.
Plt. Sekjen Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan Kemenperin akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan soal insentif yang paling pas bagi perusahaan yang terlibat dalam program vokasional.
Kemudahan yang dikaji antara lain adalah penyertaan syarat terlibat dalam program vokasional dalam fasilitas tax allowance dan fasilitas kepabeanan bagi impor barang modal.
“Cuma harus diingat insentif paling besar adalah insentif non-fiskal. Ikut serta dalam program ini memberi tenaga kerja siap pakai buat mereka. TIdak usah cari-cari lagi,” kata Haris.
