Kabar24.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meminta pejabat publik memberikan contoh terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang bakal berakhir 31 Maret mendatang.
Wahyu K. Tumakaka, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak Jakarta Pusat memaparkan, peran pejabat publik cukup penting supaya masyarakat patuh melaporkan SPT.
“Kami menyediakan fasilitas dan siap hadir, sistem perpajakan kita menganut self assessment artinya WP sendiri yang menghitung dan melaporkan,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat (10/3).
Catatan Bisnis, kepatuhan pejabat publik sempat mendapat sorotan, saat laporan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) atau Panama Papers membeberkan nama pejabat yang memiliki investasi di negeri suaka pajak (tax haven).
Kendati tak mesti terkait dengan praktik kejahatan, namun ada dugaan, praktik itu dilakukan untuk menghindari tarif pajak.
Dari laporan itu, Ditjen Pajak telah mengidentifikasi sekitar 1.308 WP. Dari jumlah tersebut 1.010 merupakan WP pribadi dan 28 merupakan WP Badan.
Laporan itu juga menunjukkan, pejabat publik atau politically exposed persons, menjadi kelompok yang dominan memiliki investasi di negeri suaka pajak tersebut.
"Karena itu, bukan hanya butuh fasilitas, tapi juga nilai panutan, ini nilai pentingnya" imbuhnya.
Rendahnya kepatuhan WP juga ditunjukkan dari data pemerintah, mereka mencatat 29,3 juta WP yang wajib lapor SPT, hanya 12,6 juta yang patuh.
Namun demikian, Otoritas Pajak mengklaim, khusus pejabat publik, tingkat kepatuhan pelaporan SPT – nya cukup tinggi. Pasalnya, regulasi yang berlaku saat ini, mengharuskan mereka melaporkan SPT, jika tidak, hal itu akan mempengaruhi penilaian kinerja pejabat yang bersangkutan.
“Umumnya tinggi, masing – masing sekarang sudah mengatur, yang belum masukkan SPT menjadi bagian penilaian internal,” jelasnya.
Adapun, salah satu pejabat yang difasilitasi Otoritas Pajak adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis. Harry Azhar melaporkan SPT - nya dengan menggunakan sistem e – filing.
Harta yang dilaporkan dalam SPT mencakup semua sumber penghasilan dari pekerjaan, usaha, serta penghasilan lainnya misalnya penghasilan sewa, bunga, dividen, hingga royalty.
Selain ke BPK, dalam waktu dekat, mereka juga akan menjemput bola dengan memfasilitasi sejumlah kementerian dan lembaga lainnya terkait pelaporan SPT.
Ikut Tax Amnesty
Harry Azhar, merupakan pejabat publik yang namanya pernah tercatut dalam nama skandal Panama Papers. Dia disebut memiliki perusahaan “cangkang” di British Virgin Island, salah satu negara yang dikenal sebagai negeri suaka pajak.
Terkait hal itu, mantan anggota DPR itu mengatakan, persoalan yang sempat mencatut namanya itu sudah selesai. Dia sudah melaporkannya ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak [Ken Dwijugiasteadi], hasilnya tidak ada masalah dengan Panama Papers.
Dia juga menyebutkan, selain melaporkan SPT, eks anggota dewan itu juga mengikuti kebijakan pengampunan pajak dengan menyetorkan uang tebusan.
“Tapi itu tidak ada kaitannya dengan Panama Papers, saya bukan pengusaha. Namun saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah, yang belum mengikuti dianjurkan hingga 31 Maret mendatang.” jelasnya.
