Jabar Bidik Pendapatan Daerah Rp16 Triliun

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menargetkan bisa meraih pendapatan asli daerah (PAD) pada 2017 ini hingga Rp16 triliun.
Wisnu Wage, Hedi Ardhia
Wisnu Wage, Hedi Ardhia - Bisnis.com 16 Februari 2017  |  18:11 WIB
Jabar Bidik Pendapatan Daerah Rp16 Triliun
Gedung Sate Bandung - Antara

Kabar24.com, BANDUNG—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menargetkan bisa meraih pendapatan asli daerah (PAD) pada 2017 ini hingga Rp16 triliun.

Kepala Bapenda Jabar Dadang Suharto mengatakan target PAD 2017 yang disusun pihaknya diperkirakan mencapai Rp 16,524 triliun terutama dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB).

“Pendapatan lebih meningkat sebesar Rp 343,915 milyar lebih atau 2,13%, dibandingkan target 2016 lalu,” katanya pada bisnis di Bandung, Kamis (16/2).

Menurutnya target PAD pada APBD murni 2016 lalu mencapai sebesar Rp 16,180 triliun lebih. Tahun lalu, dari pajak kendaraan saja pihaknya bisa meraih Lewat program ini juga ke depan pihaknya bisa meraih 70% dari Rp26 triliun keseluruhan target pendapatan Jabar. “"2017 kita targetkan dari PKB saja bisa naik Rp6 triliun,” tuturnya.

Dadang mengakui pihaknya masih menyusun strategi khusus mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan. Tahun lalu, Bapenda menggelar program gratis denda PKB dan biaya BBNKB yang terbukti bisa menghasilkan Rp393 miliar dalam waktu enam bulan. “Kami masih mempertimbangkan menggelar program itu lagi,” ujarnya.

Meski ada kemungkinan pendapatan naik, Dadang mencatat pos Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan hanya Rp 29,690 miliar.. Angka ini menurutnyamengalami penurunan sebesar Rp 2,042 milyar lebih atau 6,44% dibandingkan target pada APBD murni 2016 sebesar Rp 31,733 milyar lebih. “Kami konsolidasikan dengan dinas lain yang memiliki potensi anggaran,” tuturnya.

Terpisah, DPRD Jabar meminta Bapenda Jabar kembali melakukan program layanan yang bisa meningkatkan potensi pendapatan.

Sekretaris Komisi III DPRD Jawa Barat Didi Sukardi mengatakan inovasi pembebasan denda pajak PKB dan biaya BNKB tahun lalu memberikan dampak positif terhadap pendapatan, sehingga upaya serupa bisa kembali dilakukan."Tahun lalu ada inovasi membebaskan denda pajak dan BBN (bea balik nama) kendaraan, hal serupa bisa kembali dilakukan untuk meningkatkan potensi pendapatan,” katanya.

Lewat program tersebut menurutnya mendorong banyak warga untuk membayarkan pajak kendaraan. Meski dengan pengampunan denda ada lost potensi pajak, namun ada beberapa keuntungan lain yang didapat pemerintah."Ada potensi lost pajak, tapi ada potensi lain, kita semakin mendeteksi kendaraan yang berpotesi meningkat tahun ini," ujarnya.

Pihaknya menilai kinerja Bapenda sudah mengalami peningkatan, terlebih target pandapatan pada tahun lalu terpenuhi bahkan surplus. "Hampir semua potensi pendapatan mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan, makanya kita terus dorong supaya terus ada inovasi," ujarnya.

Sementara Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II, Dedi Jubaedi mengungkapkan, lantaran setiap tahun target PAD yang dibebankan mengalami kenaikan, pihaknya akan memaksimalkan pelayanan dengan memperbanyak outlet-outlet pelayanan. “Bahkan samsat keliling dengan menggunakan mobil dan samsat gendong dengan motor didesain untuk menjemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan setidaknya ada empat outlet yang berada dibawah cabang pelayanan Soreang antara lain di Pangalengan, Ciwidey, Taman Kopo Indah (TKI) 3 dan Bojongsoang yang akan dipindahkan ke salah satu tempat di Baleendah dan mulai digunakan Februari ini.

Diakui Dedi pada tahun lalu realisasi PKB yang diraih pihaknya mencapai Rp176,4 miliar dari target awal sebesar Rp169,2 miliar atau sekitar 4,7% atau Rp7 miliar.Sedangkan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp128,7 miliar atau 107,8% dari target Rp119,3 miliar. Untuk penerimaan pajak air permukaan tercapai Rp2,5 miliar atau 101,2% dari target Rp2,3 miliar.

Adapun pajak rokok Kabupaten Bandung mencapai Rp184,7 miliar atau 101,2% dari target Rp182,5 miliar. Sedangkan pajak yang tidak tercapai target adalah pajak bahan bakar hanya tercapai Rp106,5 miliar atau 99,8% dari target Rp 106,7 miliar."Kenapa tidak tercapai karena kami sendiri tidak bisa memaksa masyarakat untuk mengisi bensin di kabupaten Bandung. Banyak yang mengisi BBM di Kota Bandung,” ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pemprov jabar, pendapatan daerah

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top