Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menduga keberadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) palsu dari Kamboja hanya untuk mengecoh masyarakat dan membuat heboh pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
Zudan Arif Fakrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di Kemendagri, mengatakan pihaknya telah menelusuri keberadaan 36 e-KTP palsu dari Kamboja, dan menduga hal tersebut hanya untuk mengecoh masyarakat, dan membuat heboh pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.
“Bisa jadi besok akan ada pengiriman dari Cina, agar semakin heboh. Bisa juga itu [pengiriman e-KTP palsu] untuk mendelegitimasi Kemendagri,” katanya, Senin (13/2).
Zudan menuturkan e-KTP palsu yang dikirim dari Kamboja berasal dari blanko di dalam negeri yang dibawa ke luar negeri. Blanko yang kemudian diubah untuk memalsukan fotonya itu kemudian dibawa masuk kembali ke Indonesia melalui jasa pengiriman logistik.
Menurutnya, pelaku pemalsuan mengumpulkan blanko e-KTP yang sudah dirusak oleh pihak kelurahan dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Perusakan blanko tersebut dilakukan karena adanya perubahan data yang menyebabkan penerbitan e-KTP baru.
Dia pun mengimbau seluruh jajaran Dinas Dukcapil dan petugas e-KTP di Kelurahan tidak membuang blanko yang telah dirusak sembarangan. Kemendagri menyarankan blanko yang telah dirusak itu dimusnahkan, agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Selain itu, Zudan juga memastikan tidak ada kebocoran data kependudukan Indonesia, dan mengklaim server e-KTP dalam kondisi aman.
