Bisnis.com, PEKANBARU -- Bank Indonesia menilai beberapa kebijakan pemerintah seperti pencabutan subsidi listrik, gas dan BBM akan memicu inflasi daerah. Tim Pengendali Inflasi Daerah harus mampu mengeluarkan kebijakan yang efektif untuk menekan laju inflasi.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Riau Irwan Mulawarman menjelaskan kebijakan tersebut harus diatasi dengan menurunkan harga komoditas bahan pangan karena selalu menjadi faktor utama penyebab inflasi di daerah itu.
"Pencabutan subsidi akan berdampak terhadap inflasi daerah. Di sisi lain, TPID harus mampu menurunkan harga bahan pangan. Jika ini tidak mampu diatasi, inflasi akan melambung tinggi," katanya, Kamis (9/2/2017).
Salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi berdasarkan komoditi unggulan. Namun dalam tahap untuk dapat perhitungan angka pasti, pihak BI masih akan melakukan survei.
Selain itu perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur produksi dan distribusi bahan pangan. Kondisi jalan lintas untuk angkut bahan ini butuh perbaikan.
"Ini butuh perjalanan waktu yang panjang. Selain itu pengembangan infrastruktur pasar dan perbaikan tata niaga pangan pokok harus diperbaiki. Termasuk dengan melakukan kegiatan operasional pasar murah," tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menunjukkan inflasi daerah itu pada Januari lalu mencapai 1,46%. Sedangkan inflasi tahunan Riau sebesar 5,21%.
Riau selalu sulit mengatasi spekulan harga bahan makanan. Karena proses distribusi yang panjang. Riau selalu mendatangkan bahan pangan dari Sunatra Barat, Sumatra Utara, Aunatra Selatan dan daerah lain. Mengingat, produksi bahan pangan di Provinsi Lancang Kuning itu masih sangat kecil.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi mengatakan pemda membutuhkan dukungan dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas inflasi dan ketahanan pangan daerah.
"Kami membutuhkan dukungan Bank Indonesia untuk memberikan masukan dan pandangan dalam menjaga ketahanan pangan, serta menjaga inflasi," katanya.
Pihaknya juga berharap kerja sama antar lembaga pemda dengan Bank Indonesia bisa terus berlanjut dalam mengawal pertumbuhan ekonomi daerah.
