Bisnis.com, PADANG - Kenaikan harga pulsa ponsel dan biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) menyumbang inflasi tertinggi di dua kota di Sumatra Barat, yakni Padang dan Bukittinggi.
Sukardi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, menyebutkan inflasi Januari 2017 di daerah itu bukan lagi disumbang kelompok bahan makanan seperti cabai merah, bawang merah, dan beras yang selalu fluktuatif.
“Malah yang paling tinggi adalah kenaikan harga pulsa ponsel, biaya perpanjangan STNK, tarif listrik, dan bensin,” ungkapnya di Padang pada Rabu (1/2/2017).
Dia mengatakan inflasi Kota Padang dan Bukittinggi masing-masing 0,57% dan 0,22% dengan laju inflasi year on year (yoy) sebesar 5,60% dan 3,85%.
Tarif pulsa ponsel misalnya, mengalami kenaikan 11,85% di Padang dengan andil inflasi 0,21% dan naik 12,91% dengan andil inflasi sebesar 0,21% di Bukittinggi.
Begitu juga dengan beban perpanjangan STNK mengalami kenaikan 108,82% di Padang dan 109,97% di Bukittinggi. Keduanya memberikan andil inflasi masing-masing 0,12% dan 0,05%.
Inflasi di daerah itu juga didorong peningkatan tarif listrik, bensin, daging ayam ras, sewa rumah, dan rokok kretek.
Sementara itu, sejumlah komoditas yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi daerah itu justru mengalami deflasi yang signifikan. Cabai merah misalnya, mengalami penurunan harga 10,20% di Padang dan 12,28% di Bukittinggi.
Begitu juga bawang merah turun 4,76% dan 9,10%, cabai hijau turun 11,17% di Padang dan 32,88% di Bukittinggi.
Secara umum, inflasi di Kota Padang disebabkan peningkatan harga pada enam kelompok pengeluaran. Yakni kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,30%, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,13%.
Selanjutnya, kelompok sandang 0,06%, kesehatan 0,10%, pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,05%, dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,28%. Sedangakan kelompok bahan makanan deflasi 0,36%.
Di Bukittinggi, inflasi disebabkan naiknya harga pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, 0,03%, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,10%, dan kelompok sandang 0,03%.
Kemudian, kelompok kesehatan 0,04%, pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,00%, dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,34%. Sedangkan bahan makanan menyumbang deflasi 0,32%.
Meski terbilang cukup tinggi, Sukardi menilai inflasi kedua daerah itu cukup terkendali karena masih di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,97%.
Sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Sumbar tahun ini berada di kisaran 4,7% menyusul kian stabilnya perekonomian dan pengelolaan komoditas pangan di daerah itu yang menjadi penyumbang inflasi terbesar.
“Perkiraan kami, tahun 2017 inflasi Sumbar akan lebih stabil di kisaran 4% plus minus 1%,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Puji Atmoko.
Menurutnya, keberadaan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang sudah ada di seluruh kabupaten/kota di daerah itu akan membantu mengoptimalkan pengelolaan inflasi Sumbar menjadi lebih baik.
