Kabar24.com, DENPASAR - Kepolisian di wilayah Polda Bali diminta tegas menegakkan aturan terhadap siapa pun termasuk warga negara asing atau WNA yang berada di Pulau Dewata.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai selama ini banyak WNA di daerah ini melakukan pelanggaran khususnya lalu lintas, karena penegak hukum lembek.
"Kenapa di sini dibiarkan karena lembek penegak hukumnya kayak tahu. Saya minta tegas keras, orang [luar negeri akan] senang, tetapi jangan terus nyari-nyari duit. Kan banyak itu kasus," perintahnya saat dialog Penanganan Orang Asing di Kantor Gubernur Bali, Jumat (27/1/2017).
Dihadapan hadirin yang juga terdapat perwakilan Polres dari seluruh Bali, mantan Kapolda Bali ini menyarankan anggota kepolisian membaca aturan seperti KUHAP, hingga soal ketenagakerjaan. Menurutnya, polisi punya kewenangan memeriksa siapa saja termasuk WNA, tetapi tidak sampai menyidik.
Dia menegaskan seorang bintara bisa menyetop gubernur untuk menyakan identitas. Kewenangan tersebut bahkan melekat terhadap petugas kepolisian. Dengan begitu, apabila ada WNA melanggar polisi bisa bertindak memeriksa tanpa harus menunggu imigrasi.
"Jadi kalau di Kuta mau periksa [WNA], masa menunggu imigrasi? Ini terkait penegakan hukum. Makin tegas polisi itu mereka [WNA] makin senang, tapi jangan dimainkan minta birlah," tegasnya bersemangat.
Selama ini, lanjutnya, persoalan yang terjadi di lapangan petugas menyetop warga yang melanggar tetapi justru dimainkan. Karena itu, dirinya menekankan agar petugas di lapangan tidak bermain-main seperti meminta uang kepada WNA yang melanggar.
"Kita saja taat saja di negara orang, meludah saja di Singapura tidak berani tapi banyak juga datang ke situ. Kenapa di sini dibiarkan?" ujarnya.
Dia menegaskan pemda Bali tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang mendorong agar WNA dibijaksanai karena berkaitan dengan pariwisata. Pastika justru menyatakan kalau pun petugas polisi tegas di lapangan justru tidak membuat turis berkurang, sebaliknya justru bertambah.
Pastika menyampaikan bahwa Bali tidak memberikan perbedaan terhadap orang asing. Dia menegaskan tidak ada istilah turis berkurang hanya karena mengambil tindakan tegas. Kalaupun, kata dia, turis berkurang karena tindakan tegas maka diyakininya hanyalah turis tidak berduit.
"Itu turis backpaker yang makannya nasi bungkus, pakai baju naik motor itu tidak punya duit. Ngapain saya sayang sama mereka. Yang bagus-bagus [turis-turis ke sini] tidak merusak," tekannya.
Sebelumnya, Kepala BIN Daerah Bali Wayan Sunarta menanyakan perihal ada tidaknya perlakuan khusus terhadap WNA di Pulau Dewata. Pasalnya, banyak sekali turis asing melakukan pelanggaran berlalu lintas tetapi dibiarkan saja oleh polisi.
Mantan Dirlantas Polda Bali ini menyatakan dulu ada semacam kebijakan bahwa wisman harus dibijaksani ketika melanggar karena kekhawatiran berdampak terhadap kunjungan. Dia mengaku jika turis yang melanggar itu ditindak, justru pihaknya diprotes.
"Padahal kami tahu bagaimana perilaku turis asing di Bali, tidak pakai helm, dan cara pakain berkendara hanya memakai baju singlet. Pernah kejadian waktu sweeping sebelum Pak SBY itu ada nyelonong tidak pakai helm dan tidak punya SIM serta membawa minuman," ungkapnya.
Dia mengharapkan tidak ada pembedaan kepada warga negara dan turis asing. Pasalnya, ketika di luar negeri warga Indonesia juga harus mengikuti aturan.
