Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meratakan sebaran aparatur sipil negara ke pelosok Tanah Air.
Dalam kata pengantar pada rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Rabu (18/1/2017), presiden mengatakan sebaran aparatur sipil negara (ASN) yang merata dapat menciptakan akses layanan publik yang lebih baik dan membuka kesempatan kerja.
"Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan aparatur sipil negara, sedangkan wilayah lain justru mengalami kelebihan," kata presiden, Rabu (18/1/2017).
Joko Widodo meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghitung lagi sebaraan ASN di seluruh wilayah di Indonesia.
Perhitungan itu dapat digunakan sebagai dasar penambahan atau pengurangan ASN di setiap wilayah. Presiden juga berharap kementerian memperoleh jumlah ASN yang proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, kemampuan keuangan negara, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
