Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ringkasan headlines Bisnis Indonesia edisi cetak Jumat, 6 Januari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silakan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. PERPANJANGAN KONTRAK TAMBANG: Menjamin Kepastian
Pengajuan permohonan perpanjangan operasi tambang diperlonggar menjadi lima tahun, dari sebelumnya dua tahun. Pelonggaran jangka waktu itu kian menegaskan kepastian usaha di sektor mineral.
BAGI HASIL GROSS SPLIT: Angin Segar bagi Kontraktor
Pemerintah menegaskan bahwa skema bagi hasil produksi gross split membawa angin segar bagi kegiatan produksi minyak dan gas bumi.
BERANDA: FAKE REPUBLIC?
Tiga tahun lalu, kasus bernuansa akun bodong alias fake account menimpa Dhani Ahmad Prasetyo. Artis yang ngetop dipanggil Ahmad Dhani itu pernah diberitakan di 17 media online, bahwa dia bersumpah akan memotong, maaf, alat vital apabila Prabowo kalah dalam pemilihan presiden 2014. Kala itu, kita tahu, Dhani adalah tim sukses Prabowo Subianto.
Hal 2. Industri Tekstil sebagai Penggerak
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia adalah industri yang terkuat daya saingnya, karena secara struktur dan klaster lengkap dari hulu sampai dengan hilir, dengan inti industri skala besarmenengah didukung oleh ribuan industri kecil dan mikro.
AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH, Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Hal 3. PENYERAPAN PERKANTORAN: Enggan Lari Kencang
Sengitnya bisnis perkantoran di Jakarta memaksa landlord atau pemilik gedung berhati-hati menyusun strategi bisnis. Belum optimalnya penyerapan penyewa atau pembeli pada tahun lalu, membuat pengembang menunda penyelesaian proyek pada 2017.
Hal 4. TOL LAUT & UDARA: Kawasan Industri & Logistik Lebih Terintegrasi
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar moda tol laut dan jembatan udara dapat terintegrasi dengan kawasan industri dan sentra logistik. Selain itu, swasta akan mendapatkan tiga trayek baru angkutan tol laut dengan proses tender akhir Januari 2017.
Hal 5. PERDAGANGAN GLOBAL: Ujian untuk Industri Pelayaran
Berenang atau tenggelam, ungkapan tersebut tampaknya layak disematkan pada para pelaku bisnis pelayaran kargo internasional pada tahun ini.
Hal 6. BISNIS SELULER: Lelang 2.100 & 2.300 Mhz Digelar Bersamaan
Pemerintah merencanakan melakukan lelang spektrum 2.100 Mhz dan 2.300 Mhz yang digelar bersamaan pada kuartal I/2017, sehingga pelaku bisnis seluler memiliki kemampuan untuk ekspansi.
Hal 7. JALAN TOL JABODETABEK: Percepatan Pengadaan Lahan Mutlak
Pembangunan jalan tol di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional membutuhkan percepatan proses pengadaan lahan guna mengejar target operasional pada 2019.
Hal 8. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA: Bebas Visa Layak Dievaluasi
Kalangan pengusaha perjalanan wisata mengusulkan agar dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa yang saat ini berlaku. Pasalnya, tidak semua negara yang menjadi sasaran kebijakan ini efektif menggenjot kunjungan wisata ke Indonesia.
Hal 9. BLOK COASTAL PLAIN: Target Lifting Terlampaui
Badan operasi bersama PT Bumi Siak Pusako–Pertamina Hulu selaku kontraktor kontrak kerja sama di wilayah kerja Blok Coastal Plain, Pekanbaru, Riau, mencatat produksi minyak bumi siap jual rata-rata 12.885 barel per hari sepanjang 2016.
Hal 10. DANA DESA: Pemberdayaan Setengah Hati
Pemerintah berencana terus menambah alokasi dana desa dari APBN, untuk mengakselerasi pembangunan di daerah. Sayangnya, penambahan dana yang akan ditransfer langsung ke desa itu tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Hal 11. KLAIM ASURANSI: Almagary Gugat AIG Asia & CIU
Perusahaan maskapai penerbangan asal Inggris, Almagary Challenge Ltd. menggugat PT Citra International Underwriters (CIU) dan AIG Asia Pacifi c Insurance Pte Ltd. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan wanprestasi.
Hal 12. TARIF SURAT KENDARAAN: Menutup Celah Korupsi
Polri menjamin naiknya tarif untuk mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) bertujuan menghindari biaya tambahan lain yang berpotensi menjadi ladang korupsi.
