Kabar24.com, JAKARTA – Fraksi PKS di DPR meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab soal kenaikan tarif administrasi pengurusan surat kendaraan bermotor.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pemerintah dan Presiden Jokowi seharusnya duduk bersama untuk menjalin komunikasi yang baik.
“Kenaikan itu terkesan semua orang angkat tangan. Semua orang merasa tidak bertanggung jawab. Kalau seperti ini semakin menampakan ada persoalan di situ,” ujar Jazuli di Ruang Fraksi PKS DPR, Jakarta, Jumat (6/1/2017).
Seluruh kebijakan, kata Jazuli, apalagi yang terkait dengan kepentingan masyarakat menengah ke bawah harus dikaji secara serius.
Jangan sampai kembali terjadi bongkar pasang kebijakan di era pemerintahan saat ini.
Sebab, hal itu tentu akan mengurangi wibawa pemerintahan.
PKS juga melihat kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor hingga tiga kali lipat itu tidak relevan.
Menurut, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Ecky Awal Mucharam jika terjadi kenaikan seharusnya hanya maksimal 25%. Angka itu dia dapat dari menghitung inflasi sebesar 5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
