Bisnis.com, JAKARTA-Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf mendesak Organisasi Parlemen Dunia (IPU) mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi penyelesaian damai konflik Myanmar.
Nurhayati menilai IPU bertindak lamban dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya. Sedangkan kekerasan yang dialami masyarakat etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi.
“Saya sudah mendesak secara tertulis kepada IPU untuk mengambil langkah strategis tersebut. Kita prihatin atas kekerasan yang menimpa etnis Rohingya,” ujarnya, Rabu (4/1/2017).
IPU yang menaungi 171 parlemen dunia seharusnya mendesak Myanmar untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status social, ujarnya. Nurhayati juga mengingatkan Sekjen IPU bahwa ada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari tindak kekerasan.
“Ketika suatu negara tidak mampu melindungi warga negara, maka secara nyata terdapat potensi pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak asasi manusia,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
IPU merupakan organisasi perlemen internasional yang dibentuk pada tahun 1889 dan beranggotakan parlemen dari 171 negara. Organisasi perlemen global ini dibentuk untuk mengembangkan kontak, koordinasi, dan pertukaran pengalaman antara parlemen dan anggota parlemen.
Selain itu, IPU juga merupakan sarana dialog isu-isu internasional dan tindakan nyata parlemen bagi penuntasan isu-isu tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
