Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Gubernur Sumsel Serahkan DIPA Rp12,38 Triliun

Gubernur Sumatra Selatan menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2017 yang mana provinsi itu mendapat alokasi belanja negara sebanyak Rp12,38 triliun.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 14 Desember 2016  |  14:29 WIB
Gubernur Sumsel Serahkan DIPA Rp12,38 Triliun
Alex Noerdin - Antara

Bisnis.com, PALEMBANG – Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2017 yang mana provinsi itu mendapat alokasi belanja negara sebanyak Rp12,38 triliun.

Alex mengatakan bupati/walikota di Sumatra Selatan juga seharusnya segera menyerahkan DIPA ke satuan kerja masing-masing dan perwakilan Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) setempat.

“Gunakanlah DIPA ini untuk sinkronisasi dalam pelaksanaan anggaran dan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya saat acara penyerahan DIPA dan alokasi dana transfer ke daerah tahun 2017, Rabu (14/12/2016).

Dalam APBN 2017, alokasi belanja negara untuk Sumsel ditetapkan senilai Rp12,38 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan kepada 45 kementerian/lembaga berjumlah 567 DIPA. Sementara itu daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa TA 2017 sebanyak Rp27,02 triloun.

Gubernur juga mengarahkan agar semua kementerian/lembaga harus memulai pra lelang proyek-proyek kegiatan tahun 2017 pada triwulan IV/2016, sehingga pada awal 2017 kegiatan sudah berjalan efektif.

“Harus seawal mungkin, Desember ini sudah harus lelang sehingga pada Januari 2017 sudah bisa pekerjaan fisik pada proyek-proyek,” katanya.

Menurutnya, pengelola kegiatan juga tidak akan direpotkan lagi dengan surat pertanggungjawaban (SPJ) karena sesuai instruksi Presiden RI bahwa pengisian SPJ paling banyak hanya dua kali.

“Tidak direpotkan lagi karena sekarang Presiden mengarahkan agar pengisian SPJ yang dulu bisa mencapai 52 kali sekarang hanya dua kali,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJPBN Sumsel, Sudarso, menambahkan alokasi belanja kementerian/lembaga saat ini difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan.

“Prioritas itu terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial serta memperkuat pertahanan dan keamanan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sumatra selatan dipa
Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top