Kabar24.com, JAKARTA—Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah jika dirinya menerima aliran dana dari proyek pengadaan E-KTP 2011—2012.
Ganjar keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.20 pasca menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.
Ganjar mengaku penyidik sempat mencecarnya mengenai aliran uang proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Ganjar mengaku dengan senang hati menjawab pertanyaan tersebut apa adanya.
“Saya jawab tidak [menerima aliran dana], kebetulan tadi ada salah satu yang langsung dikonfrontasi ke saya, ya saya jawab apa adanya, ya saya seneng,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Rabu (7/12).
Nama Ganjar sebelumnya memang santer disebut-sebut oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin bahwa dirinya turut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP sebesar USD 500ribu.
Selain mengenai aliran uang, dalam pemeriksaan kali ini, Ganjar mengaku penyidik juga mencecarnya mengenai proses pembahasan penganggaran proyek e-KTP di Komisi II DPR.
Terdapat dokumen-dokumen rapat pembahasan proyek e-KTP yang dikonfirmasikan penyidik kepada Ganjar.
“Dokumen semua berkaitan dengan rapat-rapat kita terkait seluruh yang ada, dan mengerucut proses anggaran. Ya saya agak kecapekan menyebutkan nama-nama siapa anggota fraksi yang PDIP, Golkar dan semua fraksi. Jadi saya nggak hapal, maka saya ambilkan dokumen saya baru dikonfirmasi satu-satu, sehingga agak lama. Lalu proses pembahasan satu per satu yang ada, sehingga dikonfirmasinya agak satu-satu,” ungkapnya.
Menurut Ganjar, proses proyek tersebut tak ada yang menyalahi aturan, termasuk mengenai langkah Komisi II DPR yang menyetujui anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.
“Nggak sih, kalau selama proses itu berjalan, biasa saja. Memang kan bertahap, memang mau membeli chip, mau membeli kartu, chipnya kayak apa, alatnya kayak apa. Selama di kita prosesnya biasa aja,” katanya.
