Kabar24.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat terancam gagal memenuhi target perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) perkotaan dan pedesaan sebanyak 100.000 unit.
Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar Bambang Rianto mengatakan pihaknya sulit memenuhi target karena anggaran tidak memadai. Dari target rutilahu perkotaan yang dibebankan pada pihaknya sejak 2013 lalu sampai saat ini baru mencapai 7.000 unit. "Berat targetnya meski sudah dibagi pedesaan dan perkotaan," katanya pada bisnis, Selasa (6/12).
Menurutnya jumlah pengajuan pihaknya dalam setiap perencanaan anggaran selalu besar di atas 10.000 unit per tahun, namun setiap tahun pula anggaran terganggu oleh prioritas lain serta aturan baru terkait dana bantuan. "Mulai tahun depan urusan rutilahu pedesaan juga akan menjadi beban kami," ujarnya.
Dalam APBD 2017 pihaknya menganggarkan 10.000 unit perbaikan rutilahu perkotaan dan pedesaan. Adapun jumlahnya 8.000 di pedesaan dan 2.000 unit untuk rutilahu di perkotaan.
"Karena anggaran APBD provinsi berubah karena ada ada beban baru akibat ada pengalihan kewenangan ke provinsi, tahun depan ada 8.000 unit rulilahu pedesaan dan 2.000 unit untuk diperkotaan," paparnya.
Bambang tidak memungkiri, ajuan untuk perbaikan rutilahu selalu lebih dari jumlah yang dialokasikan. Dia berharap pengajuan tambahan itu bisa diakomodir pada pembahasan APBD perubahan 2017 mendatang untuk mengejar sisa target."Mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa ditambahkan lagi," ujarnya.
Dengan jumlah alokasi anggaran tersebut, lanjut dia, pihaknya perlu untuk membuat prioritas rumah yang akan mendapatkan bantuan dari provinsi. Pihaknya akan menyesuaikan dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL)."Kita akan prioritaskan yang paling tinggi,"kata dia.
Adapun besaran bantuan untuk perbaikan rulitahu tahun depan tersebut, Rp 15 juta untuk rutilahu di perkotaan, dan Rp 13 juta untuk rutilahu di pedesaan. Pemerintah hanya memberikan dana tersebut, sementara pengerjaan dilakukan oleh masyarakat atau pemilik rutilahu tersebut
Di tempat yang sama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jabar Koesmayadi Tatang Padmadinata mengatakan, pihaknya dalam APBD 2017 sudah mengusulkan pembangunan 53.000 rutilahu di seluruh Jabar.
Jumlah tersebut merupakan sisa rutilahu pedesaan yang belum terbangun selama kepemimpinan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Dia mengakui, pembangunannya tidak bisa direalisasikan tahun ini. Sehingga, rutilahu tersebut akan dibangun pada 2017 dan 2018 mendatang. "Kami akan mengusulkan lagi dalam dua termin anggaran perubahan 2017 dan 2018," katanya.
Dengan begitu, dalam setiap tahunnya pihaknya berharap akan dibangun 26.500 rutilahu. Namun karena yang diajukan dalam anggaran murni hanya 8000 unit dia menilai target itu memang sulit dikejar. "Kami akan kaji ulang lagi jumlahnya, dalam beberapa waktu kedepan, akan ada evaluasi. Nanti kita lihat hasilnya," pungkasnya.
Wagub Jabar Deddy Mizwar mengaku target pencapaian rutilahu berat dicapai, namun setidaknya angka yang terpenuhi sudah optimal. "Dulu kalau tidak ada himbauan KPK penerima bantuan berbadan hukum, hitungan 100.000 itu bisa kita capai, sekarang di atas 50.000 saya kira kita sudah bekerja," paparnya pada bisnis.
Menurutnya penganggaran rutilahu juga terganggu dengan skala prioritas anggaran dari mulai PON hingga pemenuhan janji kampanye lainnya. "PON ini menyedot anggaran dan imbasnya kemana-mana," cetusnya.
