Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memerintahkan kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses sertifikasi tanah nasional yang saat ini masih di bawah 60%.
Dalam kunjungan kerja di Balikpapan, Kepala Negara mengatakan baru sekitar 46 juta ha tanah yang telah disertifikasi dari jumlah 120 juta ha.
"Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan," kata Kepala Negara dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (5/12/2016).
Selain itu, Jokowi juga menegaskan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan.
"Saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh BPN diperbaiki total dengan sistem yang baik dengan kecepatan yang baik, dan tidak ada yang namanya pungutan-pungutan," ujarnya.
Presiden pun menargetkan pada tahun 2017 menyelesaikan minimal 5 juta sertifikat, kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat di tahun 2018, dan 9 juta sertifikat di tahun 2019. Jokowi berjanji akan mengecek secara langsung realisasi program sertifikasi tersebut.
"Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung, ya 1.200 dibagi. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat," katanya.
Terkait masih kurangnya sekitar 10.000 juru ukur di kantor-kantor BPN, Presiden memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS. Melalui proses uji kompetensi, diharapkan para juru ukur dapat langsung bekerja.
Kepala BPN/ Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan, pada tahun 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat atau minimal sudah terdaftar.
"Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan merekrut 2.500-3.000 tenaga juru ukur untuk melakukan percepatan program ini,” katanya.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek.
