Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati nampak sangat kecewa salah satu pejabat Ditjen Pajak tertangkap tangan semalam, Senin (21/11/2016), di tengah semangat Pemerintah untuk membasmi pungutan liar dan pelaksanaan amnesti pajak.
Usai pembukaan rapat koordinasi tahunan Badan Layanan Umum di Istana Negara, Selasa (22/11/2016), Menkeu menceritakan betapa dia harus melecut para pegawainya untuk terus berbenah sebelum ada institusi lain yang melakukan ‘intervensi’. Sri tak segan-segan menyebut oknum nakal yang bermain tersebut sebagai pengkhianat.
“Kalau ada segelintir yang melakukan pengkhianatan, yang saya sebut tadi, kalau orang korupsi dan tamak itu tidak akan pernah ada batasnya. Jadi kami sudah memberikan peringatan bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan perbaikan. Kalau di dalam tidak mau berubah sendiri berarti ada institusi lain yang akan melakukan,” ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan bahwa dirinya sangat menghargai dan berterima kasih kepada jajaran KPK yang telah berani melakukan OTT. Sri Mulyani menuturkan, Kemenkeu melalui Inspektorat Jendral telah menengarai adanya praktik tersebut dan lalu meneruskan informasi itu kepada KPK.
“Saya senang, karena selama ini yang dilakukan KPK itu sebenarnya kerjasama juga dengan inspektorat jenderal kita. Yang dilakukan selama ini, informasi intelnya berasal dari kami di internal,” lanjutnya.
Dia menyerukan kepada seluruh pegawainya untuk memerangi penyakit korupsi dan ketamakan. Pasalnya, oknum yang melakukan perbuatan korup bisa merusak citra seluruh pegawai Kemenkeu sehingga harus disingkirkan.
“Saya menyambut positif langkah KPK yang sebetulnya merupakan suatu sinyal yang sangat jelas kepada seluruh jajaran kami, bahwa sebagian besar mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang yang baik ini lah yang harus memerangi yang jelek dan harusnya dihilangkan, baik di pajak, bea cukai, atau kemenkeu,” kata Menkeu.
Sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyatakan terus mendukung langkah KPK melakukan penindakan untuk memerangi berbagai praktik pungli dan korupsi. Hal ini, tuturnya, juga menunjukkan bahwa unit-unit pengawasan di internal kementerian telah bekerja.
“Ini sudah disampaikan ke seluruh jajaran Kemenkeu. Kalaupun diperlukan intervensi dari institusi lain, ini adalah untuk pembersihan secara lebih cepat dan efektif,” kata Menkeu.
