Kabar24.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan meyakini terjeratnya seorang pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak akan menggerus kepercayaan publik dan mempengaruhi pelaksanaan program amnesti pajak.
“Saya yakin ini malah akan membangun kepercayaan publik, bahwa pemerintah tidak main-main dan sungguh-sungguh itu. Dan ini malah akan membangun kepercayaan publik,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/11/2016).
Sebelumnya, pada Senin (21/11/2016), KPK melakukan OTT terhadap seorang pejabat eselon III Ditjen Pajak berinisial HS dengan dugaan telah menerima suap dengan nilai di atas Rp1 miliar.
Adapun, Pramono mengatakan, pemerintah berjanji mendukung penuh langkah KPK untuk terus membongkar praktik suap dan korupsi di internal pemerintah, termasuk tindak lanjut operasi tangkap tangan terhadap salah satu pejabat.
Dia mengungkapkan, pemerintah berterima kasih kepada KPK yang telah melakukan ‘bersih-bersih’ di tubuh Ditjen Pajak dan meminta Komisi Anti Rasuah tersebut untuk melanjutkan penindakan secara tegas dan memberikan efek jera bagi yang lain.
Istana telah memonitor perkembangan kasus ini sejak semalam.
“Karena tertangkap tangan, maka wajib hukumnya untuk diproses lebih lanjut. Ini menjadi contoh bagi aparat pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan,” tuturnya.
Pramono memaparkan, preseden OTT terhadap pejabat DJP ini juga beriringan dengan niat pemerintah yang tengah menggalakkan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli).
