Kabar24.com, JAKARTA - Komisioner KPK Laode M. Syarif enggan berkomentar lebih terkait adaya dugaan korupsi dalam mangkraknya 34 proyek pembangunan listrik seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami lihat bahwa beberapa proyek itu bermasalah, pasti akan kami selidiki. Tetapi bagaimana penyelidikan dan sampai di mana tahapannya, mohon maaf kami tidak bisa sampaikan,” ujar Syarif di Gedung Kemenristek dikti, Jumat (4/11/2016).
Syarif mengungkapkan sejauh ini pihaknya akan terus mengkaji penyebab dari mangkraknya proyek listrik tersebut. “Hasil kajian itu banyak, misalnya itu salah satu yang disampaikan Presiden. [Alasan mangkrak] itu biasanya tidak selesai tepat waktu dan terlantar, kenapa terlantar dan tidak selesai cepat waktu itu yang kami pelajari,” lanjutnya.
Terkait kasus tersebut, sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden dalam rapat terbatas pada 1 November kemarin.
Oleh karena itu Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bergerak cepat menyelesaikan sejumlah proyek listrik mangkrak. Jokowi menyebut mangkraknya proyek tersebut menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah.
Pasalnya, dari data yang diperoleh Jokowi, 34 proyek listrik itu tidak ada pekerjaan apapun selama tujuh sampai delapan tahun. Jokowi pun meminta penjelasan kepala BPKP ihwal penyebab mangkraknya proyek listrik itu.
