Kabar24.com, JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mendukung beroperasinya kembali pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah.
Parlemen meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanjutkan upaya hukum agar perseroan milik negara itu beroperasi sesuai rencana investasi.
Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan pihaknya mendesak Kementerian BUMN melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang diputuskan baru-baru ini.
"Pengajuan PK penting mengingat besarnya investasi yang dilakukan telah mencapai lebih dari 90%,” katanya dalam siaran pers, Selasa (18/10/2016).
Menurutnya, keputusan MA tersebut memberi sinyal yang negatif terhadap kepastian usaha dan iklim investasi di tanah air.
Teguh berharap agar MA memberikan perlindungan hukum terhadap investasi yang ada. Lagipula investasi ini dilakukan oleh BUMN yang notabene adalah milik negara.
Pernyataan ini merupakan respons DPR terhadap putusan MA pada 5 Oktober 2016. MA mengabulkan gugatan warga rembang untuk membatalkan izin pendirian pabrik semen di kawasan sekitar Desa Tegaldowo, Rembang. Adapun alasannya yaitu pendirian pabrik tersebut bakal merusak ekosistem setempat.
Pakar Hukum Tata Negara dan Adminitrasi Negara Yos Johan Utama mengatakan sah-sah saja untuk mengajukan upaya hukum lagi. Hal ini telah diatur sesuai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI No 10 tahun 2009 yang memberi kesempatan upaya hukum baru untuk alasan pertentangan hukum.
“Bukan berarti Semen Indonesia tidak bisa mengajukan izin lagi. Misalnya, syarat mengenai tidak adanya Amdal. Dia bisa ajukan lagi. Jika syaratnya tidak terpenuhi, baru tidak bisa,” tuturnya.
Seperti diketahui, proses pembangunan pabrik semen di Rembang saat ini sudah mencapai 95%. Pabrik ditargetkan beroperasi pada tahun depan.
Pabrik semen menempati lahan seluas 55 hektare, sedangkan luas tambang mencapai 450 hektare. Pabrik diharapkan mampu berproduksi selama 130 tahun dengan rata-rata produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Adapun nilai investasi yang dibenamkan pada pabrik tersebut mencapai Rp4,5 triliun.
Pabrik Semen yang mayoritas sahamnya di miliki oleh Indonesia ini dimaksudkan untuk menghadapi gempuran pabrik semen asing yang ingin menguasai pasar Indonesia.
