Bisnis.com, JAKARTA - INFID kembali akan mengadakan konferensi Kabupaten/Kota Ramah HAM sebagai tempat untuk berbagi pengalaman, membangun jaringan, dan belajar mengenai praktik-praktik dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplemetasikan HAM di daerahnya.
Forum ini merupakan forum ketiga, sejak diadakan pertama kali pada 2014. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini INFID juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti KOMNAS HAM, ELSAM, United in Diversity, dan Compassionate Action Indonesia.
Tidak hanya itu, INFID juga menggandeng Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai tuan rumah dari Forum ini.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 30 November – 2 Desember 2016, dan akan di kemas dalam bentuk festival dan mengangkat tema “Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal”.
Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyebutkan perlu ada ruang untuk merayakan, membagi, dan bertukar pengalaman mengenai inovasi serta praktek positif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan hanya terkait hak sipil politik, tapi juga hak ekosob.
“Pengertian HAM bukan hanya dilihat dari ada tidaknya praktik-praktik kekerasan oleh aparat, namun juga adanya pemenuhan-pemenuhan hak lain yang mendukung toleransi, penghormatan keyakinan, sehingga jatidiri Indonesia terus dirawat dan ditumbuh-kembangkan," tuturnya dalam siaran pers Kamis (6/10/2016).
Pemilihan tema ini berangkat dari keyakinan bahwasannya praktik-praktik Pancasila pada hakikatnya adalah perwujudan dari usaha-usaha untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Praktik tersebut pula paling nyata dapat dirasakan oleh warga masyarakat yang berada di bawah pemerintahan lokal, baik tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan di tingkat Desa/Kelurahan.
Di forum PBB, ide Human Rights Citiesini sedang dalam proses diskusi menuju rumusan berbentuk kebijakan PBB yang lebih tinggi, sejajar denganUnited Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan Prinsip-Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM).
Proses ini menjadi menarik karena masukan-masukan dari berbagai daerah di penjuru dunia di dengarkan sebagai dasar empiric menyusun United Nations Guiding Principles on Local Government and Human Rights (Panduan Prinsip PBB untuk Pemerintah Daerah dan HAM).
Ketua KOMNAS HAM, Imdadun Rahmat, menyampaikan apresiasinya terhadap usaha-usaha rekan-rekan dan kepala-kepala daerah yang tanpa lelah terus bersemangat dalam pamajuan & implementasi HAM.
Menurut Imdadun, festival ini adalah bagian dari proses yang terjadi sudah cukup lama. Baginya kegiatan semacam itu perlu dipromosika.
"Hal itu memerlukan langkah-langkah strategis, mensosialisasikan, mentransfer kesadaran tentang HAM, khususnya kepada aparatur Negara, dan yang terakhir adalah pentingnya pelembagaan," paparnya.
