Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merombak anggaran yang tidak perlu dalam APBN TA 2017.
Kepala Negara menginginkan perombakan dilakukan untuk memperbaiki strategi pembiayaan dan anggaran sehingga betul dirasakan oleh masyarakat.
"Kita harus fokus pada upaya membuat belanja pendidikan dan kesehatan betul betul bisa tepat sasaran, jangan sampai anggaran yang semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal," katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/10/2016).
Kepala Negara menginginkan alokasi dana pendidikan didistribusikan secara efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Dia menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menuntaskan distribusi Kartu Indonesia Pintar secara tepat sasaran.
"Saya tekankan agar akses siswa terutama siswa miskin betul-betul memperoleh pendidikan dan menjadikan ini sebuah prioritas," ujarnya.
Jokowi juga memerintahkan agar infrastruktur pendidikan diperbaiki. Saat ini, Presiden mengatakan dari jumlah 1,8 juta ruang kelas, hanya 466.000 kelas yang dalam kondisi baik.
Adapun, dari 212.000 sekolah, terdapat 100.000 sekolah yang belum memiliki perawatan pendidikan.
"Sebab itu saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan."
Di Kementerian Kesehatan, Jokowi mengapresiasi distribusi dan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai sudah berjalan dengan baik.
"Distribusi KIS saya cek sendiri di lapangan di atas 95% tepat sasaran. Setiap saya cek kelas 3 di rumah sakit hampir semuanya pasti sudah memiliki kartu itu," jelasnya.
Kendati demikian, Jokowi meminta akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik yang dasar maupun rujukan terus diperbaiki
"Terutama di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan dan juga daerah kepulauan. Saya jufa minta paradigma program kesehatan jangan mengobati yang sakit aja tapi lakukan edukasi dan kebudayaan hidup sehat," jelasnya
