Bisnis.com, JAKARTA - Pegiat antikorupsi dari Pusat Studi Hukum dan1Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menganggap penangkapan terhadap Ketua DPD Irman Gusman cukup mengejutkan. Pasalnya, Irman dikenal sebagai sosok yang relatif memiliki track record yang bersih.
Miko menuturkan, penangkapan terhadap Miko itu membuktikan bahwa perkara korupsi bisa menembus di segala kalangan, termasuk ke DPD yang notabene tak memiliki kewenangan soal kuota gula. "Cukup mengejutkan dan tidak pernah disangka sebelumnya. Dia sebenarnya memiliki track record yang baik.
Penangkapan itu membuktikan Indonesia darurat korupsi," kata Miko sat dihubungi Bisnis, Minggu (18/9). Hanya saja, penangkapan terhadap Irman itu masih menjadi ganjalan bagi KPK. Pasalnya, secara institusi DPD tak memiliki wewenang terhadap penerbitan rekomendasi kuota impor gula. Sehingga, dia menduga dalam perkara itu yang digunakan oleh Irman adalah pengaruhnya sebagai figur publik.
Ganjalan KPK, sampai sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur soal jual-beli pengaruh itu. Selama ini, dalil yang biasa digunakan KPK adalah pasal soal kasus korupsi itu dilakukan bersama-sama seperti yang pernah dikenakan kepada bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq.
"Ini yang sampai sekarang belum ada. Paling yang dikenakan pasal suap yang dilakukan bersama-sama. Tetapi jual beli pengaruh belum tercover di regulasi hukum antikorupsi kita," katanya. Karena itu, dia menilai salah satu langkah, melihat massifnya korupsi di Indonesia, salah satu cara untuk menekannya yakni menyediakan sejumlah regulasi yang mengatur secara khusus soal jual beli pengaruh tersebut.
