Bisnis.com, JAKARTA — Uji kepatutan terhadap calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Komisi XI DPR RI dimulai hari ini, Senin (19/9). Bahrullah Akbar yang merupakan anggota VI BPK RI menjadi peserta pertama yang mengikuti seleksi.
Dalam paparannya di hadapan legislatif, Bahrullah menekankan pentingnya sinergi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tata kelola keuangan negara antara BPK dan DPR untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.
Lebih lanjut, dia mengatakan ada empat jenis pengawasan yang harus bersinergi. Pertama, pengawasan legislatif dimiliki oleh Dewan Perwakian Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau MD3 yang diatur bedasarkan UU 17/2014 tentang MD3.
Kedua, pengawasan eksekutif dimiliki oleh Presiden serta jajaran di bawahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing, sementara badan yang khusus melaksanakan pengawasan internal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketiga, pengawasan yudikatif yang dimiliki oleh tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Keempat, pengawasan auditif yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Keempat stakeholder pengawasan ini perlu bersama-sama, bersinergi, agar tata kelola keuangan negara, termasuk keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan BUMN/BUMD semakin akuntabel, agar dapat menghasilkan output dan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bahrullah yang juga merupakan Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) Prasetyo mengatakan pemilihan calon anggota BPK agar dilaksanakan secara adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek integritas, independensi, kompetensi dan pengalaman.
Menurutnya, masyarakat menginginkan BPK menjadi lembaga auditif yang mumpuni untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Integritas dan independensi, lanjutnya, adalah prasyarat utama agar BPK menjadi lebih profesional dan terbebas dari intervensi politik dalam melaksanakan tugas auditifnya.
Dia mengatakan, Komisi XI DPR RI agar lebih memilih anggota BPK yang memiliki kemampuan dan pengalaman. “Dari 24 calon anggota BPK yang mengikuti uji kepatutan, sangat bijak bila Komisi XI DPR RI dapat memilih anggota BPK yang benar-benar telah teruji kemampuan dan pengalamannya,” tuturnya.
