Kabar24.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan sertifikasi lahan sebanyak 25 juta bidang pada 2019. Salah satu upayanya, dengan mengeluarkan beleid untuk menambah juru ukur yang bakal terbit pekan depan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan untuk mencapai target tersebut memang dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dan juga perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Pasalnya, anggaran untuk proyek operasi nasional agraria (Prona) terbatas dan hanya bisa menyasar satu juta bidang pada tahun ini. Prona adalah kegiatan legalisasi aset. Pihaknya menargetkan pada tahun depan bisa menyasar 5 juta bidang.
Dia mencontohkan misalnya DKI Jakarta sudah menyetujui untuk membiayai sertifikat dan pendaftaran seuluruh tanah di DKI Jakarta, tetapi hanya untuk masyarakat kecil, sedangkan masyarakat kaya harus menggunakan biaya sendiri.
Selain DKI, Jawa Timur juga telah menyepakati hanya saja ada keterbatasan anggaran, sehingga akan memanfaatkan CSR dari perusahaan yang ada di Surabaya untuk biaya sertifikat dan pendaftaran. Dengan demikian, diharapkan Surabaya juga bisa terpetakan dan terdaftar.
“Saya harap kalau anggarannya ada dan kerja kita efektif, itu mudah-mudahan akhir 2025 semua nasional sudah terpetakan dan terdaftar. Untuk rakyat-rakyat kecil dibiayai dengan Prona atau APBD, terus kemudiannya kesulitan selama ini itu terbatasnya juru ukur,” katanya di Kompleks Istana Negara, Jumat (9/9/2016).
Untuk mengatasi keterbatasan juru ukur, pihaknya akan menerbitkan beleid berupa peraturan menteri pada pekan depan sehingga memungkinkan adanya juru ukur independen yang bersertifikasi.
Sofyan mengungkapkan jika seseorang memiliki keahlian misalnya di bidang geodesi dan pengukuran tanah maka bisa diangkat dan diberikan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetapi tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
Dengan demikian, lanjutnya, jika BPN tidak ada tenaga untuk mengukur maka jasa juru ukur independen bisa digunakan. Pasalnya, saat ini juru ukur BPN hanya 2.000 orang untuk menangani seluruh wilayah Indonesia.
“Maka dengan sistem ini, kita harapkan tahun depan ada tambahan 3.000 juru ukur. Tahun depannya lagi, 3.000 lagi, sehingga sampai 2019 kita memiliki 10.000 juru ukur,” ujarnya.
Dia berharap dengan adanya beleid itu maka tidak ada lagi alasan bahwa sertifikasi lahan tidak bisa didongkrak akibat terbatasnya juru ukur. Ke depan, lanjutnya, sertifikasi juru ukur ini tidak akan dilakukan oleh BPN melainkan dikerjakan oleh asosiasi dengan standar kode etik dan lain-lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
