Kabar24.com, PADANG - Univesitas Andalas berencana menyematkan gelar doktor kehormatan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wapres JK dijadwalkan mengunjungi Sumatra Barat pada 5 September 2016 untuk menerima gelar Doktor Kehormatan dari universitas Andalas dan mengunjungi kampung halaman sang istri di Lintau Kabupaten Tanah Datar.
"Kita berkoordinasi dengan Unand untuk menyambut kedatangan Wapres, karena sebagian acara beliau di Unand," kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dihubungi dari Padang, Kamis (1/9/2016).
Menurut dia, dalam kunjungan itu, Wapres Jusuf Kalla kemungkinan juga akan mengunjungi kampung halaman sang istri di Lintau Kabupaten Tanah Datar.
"Kegiatan Wapres selain menerima gelar di Unand masih tentatif, dan bisa berubah," tuturnya.
Ia menambahkan, kedatangan Wapres yang merupakan "Urang Sumando" (istilah untuk suami dari perempuan Minangkabau) itu, merupakan sebuah kebanggaan bagi Sumbar.
"Beliau sudah beberapa kali mengunjungi Sumbar. Ini menunjukkan perhatiannya terhadap daerah ini sangat besar," katanya.
Wagub Nasrul Abit berharap, dalam kunjungan kali ini, akan ada sejumlah hal yang dapat dikomunikasikan dengan orang nomor dua di Indonesia itu untuk kepentingan Sumbar.
Sebelumnya, Kepala Humas Unand Eriyanty mengatakan, rencana penganugrahan Doktor Kehormatan untuk wapres itu digelar 5 September 2016.
Dia menyebut, dasar anugrah gelar itu berdasarkan usul tiga tokoh promotor yaitu Prof Saldi Isra, Prof Todung Mulya Lubis, dan Prof Elwi Danil yang kesemuanya ahli hukum.
Dia menyebutkan, alasan Jusuf Kalla mendapatkan gelar kehormatan itu, menurut promotor adalah kesuksesan dalam bidang usaha dan industri serta politik, termasuk keberhasilan menjadi Wakil Presiden dengan presiden yang berbeda.
Dalam bidang hukum promotor menilai, kata Eriyanty lagi, JK berperan dalam Pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI.
Kemudian, JK dinilai sukses memediasi perdamaian di Aceh, Ambon, dan Poso, sehingga telah menjadi inspirasi banyak pemimpin dalam membina masyarakatnya untuk hidup damai, tak terkecuali di Sumbar.
Lalu, Perundingan Helsinki dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan yang keempat adalah membumikan Desentralisasi Asimetris demi Meneguhkan NKRI.
Selain itu masih banyak peran JK yang dinilai menginspirasi banyak pemimpin nasional, seperti tanggap cepat penanggulangan bencana dan memajukan kepemudaan nasional.
