Bisnis.com, SAMARINDA - Kalangan pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Timur mengaku kebingungan terhadap komoditas apa yang akan diekspor langsung atau direct call melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah, dan Tata Kelola Perusahaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kaltim Syaiful Anwar mengatakan untuk melaksanakan direct call ini, kontainer yang masuk ke Pelabuhan harus seimbang dengan kontainer yang kelusr dari Kaltim.
"Kalau ada 20 kontainer yang masuk harus seimbang dengan 20 kontainer yang kelur dari Kaltim. Kami belum tahu, apakah itu bisa dipenuhi dan akan diisi apa. Kalau cuman diisi 5 yang keluar kan rugi," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (27/8/2016).
Dalam kondisi perekonomian Kaltim saat ini, lanjutnya, sulit untuk menemukan kegiatan prospek ekonomi baru bagi kalangan pengusaha. "Ada pengusaha yang ingin coba buah naga untuk diekspor tapi masalahnya kan mudah rusak karena tidak tahan lama. Kalau dibuatkan storage, di sini masih kekurangan infrastruktur listrik," katanya. Kalangan pengusaha, lanjutnya, siap untuk bekerjasama dan berkontribusi dalam pelaksanaan direct call ini.
Selama ini, para pengusaha jarang dilibatkan dalam program Pemprov Kaltim. "Kami mau dukung, mau kerja, tetapi proses kebijakan pemerintah ini seperti apa. Jika regulasinya mudah, jelas, kami siap. jika memang itu adalah sektor yang bisa menjadi penopang ekonomi pengganti tambang," kata Syaiful.
Komisi Tetap Intermoda dan Logistik Kadin Provinsi Kaltim M Umry Hasfirdauzy menuturkan saat ini yang harus dilakukan Pemprov yakni memastikan kesiapan sumber daya alam atau komoditas apa yang akan diekspor. "Komoditas apa yang mau kita ekspor? Kan kami balik seperti itu ke pemerintah, supaya bisa membuat program ini menjadi real. Gubernur minta direct call, oke. Teman-teman yang punya tongkang, ponton, itu stand by, mereka siap untuk kirimkan ke luar negeri.
Tapi, komoditas apa yang mau diekspor?," tuturnya. Menurutnya, komoditas yang dapat diekspor langsung oleh Kaltim yakni dari sektor perkebunan dan perikanan. Hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan singkong gajah dapat menjadi komoditas ekspor.
"Kita mesti cari komoditas yang sustainable. Perikanan pun, lama tak tersentuh, kenapa tak pernah dibahas. Tarik pengusaha ke arah sana," ujarnya. Umry menambahkan kemudahan perizinan, insentif yang diberikan hingga ketersediaan infrastruktur bagi para pelaku usaha juga harus diberikan agar pengusaha tertarik dengan program direct call ini. "Terkait bea cukainya, segala hal dalam kegiatan direct call mesti sudah bersinergi dengan kepabeanan," ucapnya.
Selain itu, biaya distribusi logistik barang antara impor dengan ekspor harus seimbang sehingga diperlukan insentif pemerintah. "Di sini banyak kapal tongkang yang nganggur, kendaraan banyak. Direct call bolak-baliknya mesti seimbang, agar logistiknya murah," tutur Umry. Sementara itu, Pemprov Kaltim mengimbau para pelaku usaha untuk bisa bekerjasama dengan Pelindo IV terkait dengan pelayaran ekspor secara langsung atau direct call.
Gubernur Kaltim Awang Faorek Ishak mengatakan pelaksanaan direct call memerlukan keterlibatan para pengusaha. Pasalnya, keterlibatan para pengusaha eksportir di Kaltim sangat diperlukan untuk menggunakan pelabuhan di Balikpapan.
"Kami memang berupaya meningkatkan ekonomi Kaltim salah satunya direct call. Kami imbau untuk membuka kerjasama Pelindo IV dengan masyarakat dan pengusaha. Pelabuhan Kariangau kita sudah bisa digunakan untuk ekspor langsung tanpa harus melalui Jakarta atau Surabaya," ujarnya.
Awang menilai saat ini masih banyak pengusaha yang membawa bahan setengah jadi untuk dikemas ke Pulau Jawa dan diekspor melalui Surabaya maupun Jakarta. Padahal, apabila pelaku usaha dan Pelindo IV bekerja sama melakukan direct call dari Pelabuhan Kariangau Balikpapan diyakini akan memacu kawasan industri yang ada di Kaltim. "Direct call ini dapat menjadi stimulus perkembangan kawasan industri Kaltim dan juga mempercepat transformasi di wilayah ini," kata Awang.
