68% Warga Indonesia Puas Dengan Kinerja Presiden

Bisnis.com, JAKARTA -  Indikator Politik Indonesia (IPI) menyatakan mayoritas masyarakat atau 68 persen warga Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Agustus 2016.

"Tingkat kepuasan warga ini merupakan yang tertinggi sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden," kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi Kinerja Pemerintahan Jokowi Pascareshuffle Jilid Kedua" di Jakarta, Minggu (14/8/2016).

Ia menjelaskan kepuasan masyarakat ini ditunjukkan dengan semakin positifnya persepsi publik tentang kondisi keamanan, politik, penegakan hukum, dan ekonomi.

"Semua sektor menunjukkan hasil positif. Namun, evaluasi terhadap kinerja Presiden paling kuat hubungannya dengan persepsi atas kondisi ekonomi, di mana yang merasa ekonomi saat ini lebih baik dibanding tahun lalu mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan yang merasa ekonomi saat ini dalam keadaan buruk," ujarnya.

Ia menjelaskan kinerja Kepala Negara yang dinilai paling mengalami kemajuan adalah terkait pembangunan jalan-jalan umum serta peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, Burhanuddin juga mengemukakan keterjangkauan atas biaya pengobatan, sekolah, dan perguruan tinggi yang diupayakan pemerintah juga diapresiasi masyarakat.

"Dari sisi keamanan masyarakat menilai pemerintah berhasil menghilangkan ancaman narkoba serta terorisme," tambahnya.

Kendati demikian, hasil survei yang dilaksanakan pada 1-9 Agustus 2016 itu juga mengungkapkan bahwa pemerintah perlu lebih serius mencari terobosan dalam mengurangi pengangguran dan membuat harga kebutuhan pokok terjangkau.

"Walaupun masih ada kekurangan, tapi 74 persen masyarakat yakin Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa menjadi lebih baik," tuturnya.

IPI merilis survei tingkat keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo pascaperombakan kabinet kedua, untuk menunjukkan ukuran kepuasan publik terkait kebijakan Kepala Negara hingga Agustus 2016.

Survei yang mengakomodasi 1.220 suara responden yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.