Kabar24.com, JAKARTA—Jawa Tengah menjadi provinsi urutan keenam yang disoroti Presiden Joko Widodo karena memiliki dana idle di bank sebesar Rp2,46 triliun per Juni 2016.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan anggaran daerah provinsinya yang tersimpan di bank sebesar Rp1,8 triliun per 4 Agustus 2016. Simpanan itu merupakan uang rekening kas umum daerah yang setiap hari mengalami perubahan tergantung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
Uang rekening kas umum daerah itu bisa berubah disebabkan masuknya penerimaan dari pembayaran pajak kendaraan bermotor atau berkurang yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai tiap bulan.
“Ini arus kas saja, ini kami totalnya ada sekian, cadangan daripada diam kan kita masukkan ke deposito karena oleh DPRD ditargetkan bunga deposito, duit pasti harus ada stand by,” katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendali Inflasi Daerah di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Secara utuh, dia melaporkan saldo rekening kas umum daerah per 4 Agustus 2016 senilai Rp1,878 triliun terdiri dari saldo giro di Bank Jateng sebesar Rp538 miliar dan deposito Rp1,34 triliun. Deposito itu tersebar di berbagai bank dengan rincian di Bank jateng sebesar Rp1,3 triliun, BTN senilai Rp15 miliar, Bank Mandiri sebesar Rp10 miliar, BNI sebesar Rp5 miliar, dan BRI senilai Rp10 miliar.
Dia berharap ke pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan untuk langsung menghubungi gubernur ketika menemukan banyaknya dana idle pemda di perbankan.
“Usul saya, menteri keuangan begitu melihat seperti itu langsung direct telepon gubernur. Kenapa duitnya seperti ini. Fungsi gubernur kan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga bisa berjalan dengan baik, ucapnya.
Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling besar menyimpan dana idle di bank sebesar Rp13,9 triliun dari total Rp214 triliun per Juni 2016. Berikut 10 provinsi yang masih menyimpan anggaran di bank yang dibeberkan oleh Jokowi saat mempimpin Rakornas VII TPID:
1. DKI Jakarta Rp13,9 triliun
2. Jawa Barat Rp8,04 triliun
3. Jawa Timur Rp3,9 triliun
4. Riau Rp2,86 triliun
5. Papua Rp2,59 triliun
6. Jawa Tengah Rp2,46 triliun
7. Kalimantan Timur Rp1,57 triliun
8. Banten Rp1,52 triliun
9. Bali Rp1,464 triliun
10. Aceh Rp1,446 triliun
