Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di tanah air yang terindikasi terkait dengan ulama Fethullah Gulen, tokoh ulama yang dituding berada di balik kudeta atas pemerintah Turki.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menekankan Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi atau mengedepankan politik bebas-aktif. Sehingga, lanjutnya, RI juga tidak ingin urusan dalam negeri dicampuri oleh negara lain.
“Urusan dalam negeri Indonesia adalah tanggung jawab Indonesia, maka peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan. Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia,” kata Pramono Anung di kantornya, Jumat (29/7/2016).
Sebelumnya Kedutaan Besar Turki di Jakarta melansir nama sekolah-sekolah yang dianggap berkaitan dengan organisasi ulama Fethullah Gulen. Kedutaan Turki berharap dilakukan penutupan sama seperti yang sudah dilakukan negara lain.
Pemerintah Turki menyoroti pengaruh Gulen di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, yang dipayungi oleh Pacific Nations Social and Economic Development Association (PASAD).
Namun demikian, Seskab mengaku belum ada permintaan resmi dari pemerintah Turki untuk menutup sekolah-sekolah yang disebut terindikasi dengan kegiatan Gulen.
