Bisnis.com, JAKARTA — Untuk menghindari aksi perompakan dan penyanderaan anak buah kapal (ABK) di wilayah rawan keamanan, setiap kapal yang akan berlayar diminta untuk mengajukan pengawalan kepada Tentara Nasional Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR terkait terulangnya aksi penyanderaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Perairan Lahad Datu, Sabah Malaysia pada Sabtu (9/7/2016) malam.
Menurutnya, selain meminta pengawalan kepada apparat TNI, pemerintah seharusnya juga lebih memperhatikan daerah yang rawan perompakan. Kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia maupun dengan Filipina selama ini sering menjadi tempat perompakan kapal dengan sasran WNI.
“Para pengusaha yang kapalnya melintasi kawasan rawan kejahatan harus meminta pengawalan TNI,” ujarnya, Senin (11/7/2016). Dia menyayangkan terulangnya kejadian yang sama dan seringnya WNI menjadi sasaran penyanderaan dengan tuntutan uang tebusan.
Terkait uang tebusan, politisi PDIP tersebut meminta pemerintah untuk tidak memberikan tebusan dengan uang. Pasalnya, perompak lebih tertarik kalau merompak WNI karena akan mendapatkan uang tebusan.
“Pembayaran uang tebusan ini seharusnya menjadi pembalajaran untuk kita," kata Hasanudin. Tiga Anak Buah Kapal (ABK) WNI disandera kelompok bersenjata di Perairan Lahad Datu pada Sabtu lalu.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi membenarkan bahwa kembali terjadi penculikan terhadap tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Ketiga ABK yang disandera dibawa ke wilayah perairan Filipina bagian selatan.
"Ada kasus baru penyanderaan tiga ABK oleh kelompok bersenjata. ABK yang diculik seluruhnya WNI dan mereka dibawa ke perairan Tawi-tawi, Filipina selatan," kata Menlu Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri.
Menlu Retno menjelaskan bahwa pada 9 Juli sekitar pukul 20.33 waktu setempat, kapal pukat tunda LLD113/5/F yang berbendera Malaysia disergap oleh kelompok bersenjata di sekitar perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu, Malaysia.
Dia menyebutkan bahwa dari ketujuh ABK yang disergap di kapal itu, tiga orang diculik dan empat orang lainnya dibebaskan, dan ketiga ABK yang diculik diketahui seluruhnya adalah WNI.
"Kepolisian Lahad Datu telah mengkonfirmasi kejadian tersebut dan sekaligus mengkonfirmasikan bahwa tiga ABK adalah WNI yang memiliki izin kerja yang sah di Malaysia," ujarnya.
