Kabar24.com, PONTIANAK – Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat siap mengelola dana untuk menjaga hutan dari penebangan ilegal dan membina masyarakat di kawasan hutan dan sekitarnya. Data itu dikucurkan oleh negara-negara maju kemudian disalurkan ke non-government organization.
Direktur Utama BPD Kalbar Sudirman HMY mengatakan untuk menyimpan dan menyalurkan dana kegiatan pengelolaan hutan di Kalbar dengan membentuk unit khusus masih menunggu instruksi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Perlu beberapa langkah untuk mematangkan skema atas dana-dana dari negara maju yang masuk pemerintah daerah dan bisa dimanfaatkan NGO-NGO dalam menjaga hutan di Kalbar lebih efektif,” kata Sudirman di sela-sela diskusi Satuan Tugas Governor’s Climate and Forest Task Force (GCF) di Pontianak, Rabu (29/6/2016).
Sudirman berharap upaya pemerintah daerah di Kalbar dalam menjaga hutan didukung penuh oleh semua pihak dari korporasi swasta, pemerintah pusat, negara-negara maju dan NGO dengan mencantumkan transparansi laporan kegiatan sehingga tercatat dalam laporan keuangan di BPD Kalbar.
Kadis Kehutanan Kalbar Marcellus TJ mengharapkan realisasi secepatnya supaya BPD Kalbar memiliki unit khusus dalam mengelola kucuran dana segar pengelolaan hutan di Kalbar bersumber dari negara-negara maju.
“Kalau negara maju lebih percaya dengan NGO membina masyarakat sekitar hutan silakan dan kami menyiapkan fasilitas perbankan. Nanti kami diskusikan lagi dengan BPD Kalbar apa saja yang harus disiapkan,” ucapnya.
Menurutnya, transparansi dana asing yang masuk melalui program kerja NGO di Kalbar tidak ada. Sehingga, lanjut dia, pemerintah daerah tidak tahu secara persis kegiatan dari para NGO.
“Kami minta nanti seluruh NGO terdaftar ke Kesbangpol supaya bisa diaudit. Jadi negara pendonor tidak berpikir lagi pemprov tidak mendukung kegiatan NGO ini,” ungkapnya.
Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan Kalbar membutuhkan dana untuk membina masyarakat sekitar hutan supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
“Misalnya, negara maju minta kami menjaga hutan tapi masyarakat perlu dibina juga bikin sawah supaya tidak merambah lagi. Kalau menjaga hutan tetap tertutup berikan modal untuk tanam kemiri sunan atau membina nelayan dengan memperbanyak keramba ikan di wilayah mangrove,” ucapnya.
Dia mengkritik pihak donor internasional yang belum mendukung upaya pengurangan deforestasi secara signifikan karena terhambat dengan peraturan perundang-undanga tidak bisa pemerintah daerah menerima dana langsung dari pihak internasional.
“Makanya kami bekerjasama dengan Yayasan Belantara Foundation dan Asia Pulp & Paper Group (APP) fokus pada pengembangan manajemen lanskap berkelanjutan terpadu untuk pengembangan hutan produksi di Kubu-Ketapang yang bekerjasama dengan organisasi lokal yayasan kemitraan,” ucapnya.
