Bisnis.com, JENEWA - Kepala Komisi Penyelidik Independen mengenai Suriah pekan ini memperingatkan bahwa pertempuran yang berkecamuk dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematik menjadi keprihatinan sangat besar bagi penduduk yang tak berdaya.
Kondisi tersebut membuat keruh upaya untuk menengahi penyelesaian politik bagi konflik lima-tahun itu.
"Kami memberi penjelasan kepada Dewan mengenai pelanggaran dan kejahatan perang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari penduduk," kata Paulo Pinheiro setelah memberi penjelasan lisan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB --yang menyelenggarakan Sidang Ke-21 di Jenewa.
"Kami menegaskan dukungan kami bagi umat manusia dan dihentikannya permusuhan ... . Meskipun ada masalah, kami kira tak ada cara lain untuk mencapai perdamaian selain melalui proses yang didorong oleh Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura,"
Dia menambahkan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Sehubungan dengan perekrutan anak-anak oleh Jabhat An-Nusra dan kelompok lain yang berafiliasi pada Al-Qaida, penggunaan pengepungan sebagai taktik perang dan serangan brutal yang dilancarkan oleh pasukan pemerintah, berbagai faksi bersenjata dan kelompok teror, Pinheiro mengungatkan Dewan bahwa lebih separuh penduduk Suriah telah kehilangan tempat tinggal akibat kerusuhan berlarut.
Ia juga mengingatkan temuan komisi tersebut bahwa pemusnahan suku dilakukan oleh IS terhadap warga Yazidi. IS menguasai banyak wilayah Suriah, kata laporan itu.
Itu sangat memprihatinakn bagi delegasi yang menyerukan penyelidikan mengenai berbagai kejahatan serta pendirian pro-aktif dari Dewan Keamanan PBB.
Mengingat krisis tersebut, yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan membuat jutaan orang lagi kehilangan tempat tinggal, Pinheiro menyampaikan perlunya bagi semua negara untuk mendukung pembicaraan perdamaian Suriah --yang telah diselenggarakan sejak April. Pada saat yang sama, ia menyerukan diberikannya akses kemanusiaan tanpa syarat agar semua orang yang memerlukan bantuan bisa dicapai.
Ia percaya itu dapat dicapai melalui penerapan sejumlah tindakan membangun-kepercayaan.
Semua itu akan meliputi diakhirinya pemboman secara membabi-buta, pembebasan semua tahanan yang telah ditahan tanpa proses pengadilan, pembentukan tim pemantau independen atas pusat tahanan dan pembentukan mekanisme guna menangani keadaan mengenai orang yang hilang.
"Kami perlu mendesak semua negara berulangkali bahwa negara yang berpengaruh dan Dewan Keamanan secara tanpa syarat mendukung proses politik. Mereka perlu memfasilitas dan menggolkan dialog di kalangan semua pihak yang berperang. Mereka tak boleh berkompromi dengan apa pun selain perdamaian yang langgeng," katanya.
Mandat Komisi Penyelidik itu, yang didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Agustus 2011, ialah untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional sejak Maret 2011 di negara yang dicabik perang tersebut.
