Kabar24.com, JAKARTA - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanah Air agar tidak galau menghadapi rencana rasionalisasi atau penataan PNS yang kini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrullah mengatakan Presiden Joko Widodo telah menegaskan yang akan terjadi adalah rasionalisasi alamiah melalui pertumbuhan negatif atau negative growth.
“Presiden tadi mencontohkan, misalnya yang pensiun 100.000 PNS, maka pengangkatan baru cukup 40.000 atau tidak lebih dari 50%. Jadi, ini yang disebut dengan negative growth, pertumbuhannya negatif. Sehingga secara alamiah PNS kita akan berkurang,” kata Zudan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (9/6/2016).
Zudan menambahkan kalau setiap tahun jumlah PNS berkurang secara alamiah sebanyak 300.000 orang dan hanya diisi 60.000-100.000 orang, maka dalam waktu 4-5 tahun ke depan jumlah anggaran negara akan berkurang cukup besar. Sehingga, lanjutnya, efisiensi bisa dilakukan secara alamiah.
“Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden, sehingga semua PNS di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan bekerja dengan baik karena yang dilakukan adalah negative growth,” tegas Zudan.
Dari catatannya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyampiakan dalam 5 tahun ke depan jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 700.000 orang. Sementara jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,4 juta orang.
Mengenai jumlah ideal PNS yang dibutuhkan, Ketua Umum KORPRI itu menyebutkan, saat ini sedang dilakukan dilakukan pemetaan secara mendalam dan sungguh-sungguh karena Indonesia yang sangat beragam, ditambah semua kementerian masih memetakan kebutuhannya.
Ketua Umum Korpri mengemukakan, Presiden akan memberikan pengarahan kepada seluruh pengurus Korpri yang ada di 514 Kabupaten/kota dan 34 provinsi seluruh Indonesia usai Lebaran.
Dia menyebutkan semua Ketua Korpri di daerah akan diundang guna mengikuti pengarahan dari Presiden, agar di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bisa dilakukan secara lebih tepat, lebih bagus, lebih cepat, sehingga kualitas pelayanan publik meningkat.
