Kabar24.com, JAKARTA - Resmi merapat ke pemerintah, Partai Golongan Karya nampaknya telah menyiapkan kadernya untuk duduk di kursi kabinet kerja.
Pernyataan tersebut rupanya tak dibantah oleh beberapa elit Partai antara lain Sekretaris jenderal Idrus Marham dan Nurul Arifin.
Walaupun elit partai berulang kali menyebutkan bahwa Golkar ikhlas mendukung pemerintah, namun sinyal-sinyal jatah kursi menteri nampaknya mulai terlihat jelas.
Salah satu sinyal bahwa Golkar akan mendapat posisi di kabinet kerja terlihat dari gerak-gerik Setya Novanto yang berulang kali mendatangi Presiden Jokowi.
Sejak Golkar menyatakan mendukung pemerintah, tercatat sudah dua kali Novanto mendatangi Presiden Jokowi di Istana.
Pertemuan pertama terjadi pada 24 Mei silam dengan sejumlah pengurus Golkar, salah satunya Idrus Marham.
Kedua, pertemuan empat mata antara Jokowi dan Novanto pada 25 Mei.
Golkar pun secara blak-blakan menyatakan telah menyiapkan kader terbaiknya jika Presiden telah menyiapkan satu hingga dua kursi menteri sebagai jatah Golkar.
Sebelumnya, ketua koordinator bidang kesejahteraan masyarakat Roem Kono mengungkapkan adapun nama yang digadang-- gadang untuk duduk di kursi kabinet kerja adalah Sekjend Idrus Marham dan ketua koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto.
Namun, Idrus yang namanya disebut-sebut nampaknnya masih malu-malu kucing mengakui bahwa dirinya telah dipersiapkan untuk duduk di kabinet kerja. “Waduh, ini kok semua belom kejadian sudah menduga-duga,” ujar Idrus.
Berdasarkan catatan Bisnis, Idrus telah berulang kali menunjukkan sinyal bahwa dirinya akan turut duduk di kursi kabinet.
Dirinya selalu mengatakan adanya gagasan khusus terkait pembangunan desa yang menurutnya hal itu juga merupakan salah satu visi Golkar 2045.
“Gagasan membangung Indonesia dari desa adalah ide Golkar. Saya kira bagus, visi Golkar 2045 adalah negara kesejahteraan dan salah satu landasan konseptualnya adalah membangun dari desa,” ujar Idrus (Bisnis.com 27/5/2016).
Namun, sinyal tersebut kembali ia tegaskan dengan mengatakan Golkar ingin berkontribusi di pembangunan desa yang merupakan ranah menterti desa, transmigrasi dan daerah tertinggal.
“Visi golkar 2045 adalah negara kesejahteraan yang landasan koseptualnya adalah membangun dari desa,” ujar Idrus.
Dalam skenario Partai Golkar, Idrus yang kini masih ditetapkan sebagai sekjend partai Golkar akan mundur dari jabatannya jika dirinya resmi duduk di kursi kabinet kerja.
Hal tersebut dibenarkan oleh Andi Sinulingga, “Kalau bang Idrus jadi menteri, baru akan diganti kayaknya.”
“Menteri apa saya gak tahu,” tambahnya.
Akan tetapi Andi memberi jawaban pasti bahwa partainya dijamin mendapat jatah di kabinet.
Andi juga membenarkan bahwa selain Idrus, Airlangga Hartarto juga akan digadang sebagai menteri.
Sementara ini, Partai Golkar masih menunda untuk mengesahkan nama-nama pengurus dibawah kepemimpinan Setya Novanto yang diberi nama kepengurusan Akselerasi Kerja yang diisi 247 kader pilihan.
Penundaan tersebut memungkinkan adanya pergantian nama-nama pengurus yang telah diumumkan pada Senin kemarin (30/5/2016).
“Ya kita daftarkan (kepengurusan) ke menkum HAM setelah melalui Rapimnas,” ujar Idrus.
Rapimnas Partai Golkar sendiri berdasarkan pemaparan Idrus masih belum ditentukan apakah akan digelar dalam waktu dekat ataukah setelah Idul Fitri mendatang.
“Rapimnasnya masih wacana ada yang usul usai lebaran, ada juga yang minta saat puasa sambil buka bersama,” ujarnya.
Berdasarkan sumber Bisnis, skenario Partai Golkar nanti akan terlihat saat Rapimnas digelar.
Dalam rapimnas tersebut Partai Golkar akan kembali menunjukkan sikap politiknya terhadap pemerintahan Jokowi-JK dimana pada saat itu ada kemungkinan bahwa Idrus akan mundur dari jabatan sekjend dan beralih duduk di kursi kabinet.
Terkait pengganti, nama yang disebut-sebut menjadi pilihan Presiden untuk menggantikan Idrus adalah Zainudin Amali.
Posisi strategis untuk menggalang massa merupakan salah satu faktor alasan mengapa kursi menteri desa sebagai incaran Partai Golkar.
Seperti penuturan pengamat komunikasi politik Beny Susetyo yang mengatakan bahwa dengan duduk di kursi menteri desa, partai Golkar akan lebih mudah untuk mendulang suara di beberapa agenda politik mendatang.
“Desa itu kan dianggap lumbung suara, nah karena lumbung suara itu yang oleh Golkar sekarang diincar, nah karena juga ada dana desa kan bisa dipake,” ujar Beny.
“Dana desa yang kemudian bisa digunakan untuk mobilisasi suara,” tambahnya.
Sebelumnya Nusron Wahid, menargetkan 50% kemenangan Golkar dalam pilkada serentak 2017. Target tersebut dipandang cukup realistis untuk membawa Golkar keluar sebagai pemenang Pemilu 2019.
Nusron yang ditunjuk sebagai ketua pemenangan pemilu wilayah Indonesia I, mencakup Jawa dan Sumatera. Diakui Nusron, kemenangan Golkaryang di bawah 50% pada pilkada serentak pertama cukup mengecewakan.
"Ini pertaruhan bagi saya dan barisan anak muda. Salah satu sinyal recovery itu pilkada di 102 wilayah. Kami (targetkan menang) di 53 (daerah)," kata Nusron di Kantor DPP Golkar Senin (30/5).
"Kalau pilkada menang, 90% pileg itu menang. Biasanya," lanjut dia.
