Kabar24.com, JAKARTA - Pengamat politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan kementerian yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak jangan dipimpin oleh orang partai politik.
“Akan menjadi sorotan kalau dipimpin orang partai karena akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih,” katanya kepada Tempo, akhir pekan lalu.
Ikrar menyebut, contoh kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan; Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal; serta Kementerian Pertanian.
Ikrar menerangkan, sejumlah partai yang akan bergabung ke dalam pemerintahan adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Di sisi lain, Kementerian Desa yang dipimpin Marwan Jafar, kader Partai Kebangkitan Bangsa, sedang menjadi sorotan karena masalah rekrutmen pendamping desa
“Jangan Kementerian Desa dipimpin Golkar atau yang lain, harus profesional,” ucapnya.
Menurut dia, program-program untuk desa dan perangkatnya akan dipolitisasi guna menangguk suara dalam pemilihan umum kalau Kementerian Desa dipimpin tokoh dari partai. Kalau itu terjadi, akan menjadi masalah karena bakal disorot publik.
Meski begitu, Ikrar ingin komposisi menteri—14 dari partai dan 20 dari profesional—dipertahankan Presiden Joko Widodo.
“Komposisinya sudah pas,” ujar Ikrar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
