Bisnis.com, SEMARANG -- Proses sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik yang tengah dilakukan masih diliputi oleh rasa curiga dari masyarakat.
Kepala BPS Kota Semarang Endang Retno mengatakan bahwa masyarakat bersikap resisten tehadap pencacah lapangan sensus ekonomi.
"Di lapangan, masyararakat yang dicacah, menunjukkan kecurigaan kepada petugas. Bahkan, menolak disensus," ungkapnya dalam laman resmi, Jumat (27/5/2016).
Selain itu, banyak pula pengusaha yang sengaja menurunkan jumlah pendapatan serta tingkat produksi usahanya, karena takut dikenakan jumlah pajak yang tinggi.
Kondisi tersebut akan berdampak pada kevalidan data sensus ekonomi. Menurutnya, data sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab pencacah lapangan, tapi juga responden.
Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko menilai sikap resisten masyarakat kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap tujuan dilaksanakannya sensus ekonomi.
Sensus, jelasnya, ditujukan untuk mendapatkan potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.
"Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir ditarik pajak tinggi setelah memberikan data usaha yang valid," ujarnya.
Dia melanjutkan membayar pajak adalah kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pembangunan negara.
"Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih terbantu apabila masyarakat selaku wajib pajak sadar dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga, pemerintah bisa menyejahterakan masyarakatnya karena mampu membangun berbagai fasilitas," paparnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
