Golkar Jabar Optimistis Figur Setya Novanto Bikin Partai Lebih Solid

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi optimis sosok Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang baru terpilih di Munaslub.
Wisnu Wage Pamungkas | 17 Mei 2016 19:03 WIB
Setya Novanto (tengah) nyaris tertidur. - Ilustrasi/JIBI

Kabar24.com, BANDUNG - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi optimis sosok Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang baru terpilih di Munaslub.

Dedi Mulyadi mengatakan pelaksanaan Munaslub merupakan proses yang begitu berat karena Golkar berada di tengah badai internal. "Ini ujian berat dalam sejarah Partai Golkar akan tetapi diakhiri dengan sesuatu yang sangat indah," katanya dihubungi, Selasa (17/5/2016).

Terpilihnya Setya Novanto menurutnya bisa jadi representasi dari kepemimpinan kolektif partai Golkar. "Karena beliau sosok yang tidak pernah menonjolkan diri. Sehingga ciri kolektif partai Golkar akan terlihat dalam kepemimpinan Pak Novanto," katanya.

Dia berharap dengan terpilihnya mantan Ketua DPR itu maka sejumlah pekerjaan rumah, pertama konsolidasi internal partai segera dilakukan. "Sehinga berbagai problem yang terjadi dari sisi organisasi akan cepat selesai," ujarnya.

Kedua Setya melakukan konsolidasi program partai agar kembali ke fitrah kelahirannya sebagai benteng Pancasila. Karena itu Golkar harus mampu melakukan koreksi terhadap sejarah masa lalunya.

Ketika tumbuh menjadi benteng Pancasila dalam sejarah masa lalunya selalu diterjemahkan dalam doktrin-doktrin partai dan doktrin partai melalui pendekatan formalistik.

"Ke depan, Pancasila itu bukan hanya persoalan dilakukan melalui pendekatan partai dan pendekatan formalistik tetapi Pancasila jadi substansi dari seluruh produk konstitusi bangsa. Sehingga Golkar mampu untuk mendorong terwujudnya berbagai produk konstitusi yg merupakan manifestasi dari spirit pancasila," paparnya.

Dia mencontohkan Golkar harus memelopori perubahan berbagai kesenjangan kemiskinan. Harus ada konstitusi yg mengatur mengenai hak-hak perseorangan. Baik maksimal maupun batasan minimal.

"Misalnya wajib hukumnya bangsa indonesia memiliki rumah. Wajib hukumnya bangsa indonesia bersekolah sampai SMA. Wajib hukumnya bangsa indonesia menikmati fasilitas kesehatan dan wajib hukumnya bangsa indonesia menikmati fasilitas keamanan. Ketika wajib hukumnya maka negara itu harus bertanggung jawab terhadap asas-asas keadilan," paparnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
setya novanto

Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top