Kabar24.com, JAKARTA - Partai Golkar resmi mengesahkan enam orang sebagai calon ketua umum yang akan maju di Musyawarah Nasional Luar Biasa mendatang.
Keputusan itu disampaikan oleh Nurdin Halid selaku ketua SC Munaslub di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (6/5/2016).
Enam orang tersebut adalah Aziz Syamsudin, Setya Novanto, Mahyuddin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso dan Ade Komaruddin.
Akom --begitu Ade Komaruddin kerap disapa-- meski semula keberatan untuk membayar Rp1 miliar akhirnya memenuhi apa yang diminta panitia.
Hal itu diakui Bambang Soesatyo, salah satu tim sukses Akom.
"Awalnya kami keberatan karena kami sudah dengar bahwa KPK melarang dan menganjurkan agar uang pendaftaran atau uang mahar bagi caketum Rp.1 miliar itu ditiadakan. Namun jujur saja Kami 'terpaksa' mengikuti permintaan panitia agar dana Rp1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12 siang. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," ujar Bamsoet, Jumat (6/5/2016).
Sementara dua orang lainnya yakni Indra Bambang Utoyo dan Syahrul Yasin Limpo akan diberi kesempatan hingga besok, Sabtu (7/5/2016) untuk merespons surat yang dikirim oleh DPP Partai Golkar terkait kesediannya membayar uang pendaftaran sebagai bakal calon sebesar Rp1 miliar.
Meskipun KPK mengeluarkan 'fatwa' yang melarang adanya setoran Rp1 miliar, pihak panitia bergeming dengan larangan tersebut.
Agun Gunanjar selaku sekretaris SC menuturkan setoran tersebut bertujuan untuk menciptakan Munaslub yang clear dari money politic.
"Makanya kita juga ingin mengatakan apa sih money politic itu? Money politic kan ada niat jahat. Sementara ini bukan money politic, ini cost politic. Yakni biaya yang dikeluarkan atas sebuah program yang kita rancang," tukasnya.
Agun menegaskan bahwa apa yang dilakukan partainya dengan tidak mempedulikan 'fatwa' lembaga anti rasuah bukan untuk melawan KPK.
"Kami hargai dan kami hormati KPK," ujarnya.
Berbeda dengan Agun, Andi Sinulingga menganggap pernyataan KPK yang melarang adanya sumbangan tersebut adalah pernyataan politis dan tidak berlandaskan hukum.
Andi mengatakan dirinya mengajak KPK untuk mengawasi langsung proses persiapan Munaslub termasuk juga mengawasi dari mana dana yang diberikan oleh bakal calon kepada SC.
"Mereka tidak mau! Katanya itu bukan ranah KPK, kan aneh. Melarang tapi disuruh terjun gak mau. Kalau ada pihak yang diindikasi merugikan negara, tangkap saat itu juga, tapi mereka (KPK) gak mau," tukasnya.
