Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Jusuf Kalla: Masak Kalah dengan Gojek

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan jajarannya agar tidak kalah dengan Gojek selaku penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda dua yang menerapkan sistem aplikasi dalam jaringan atau online.
Jusuf Kalla/Antara
Jusuf Kalla/Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan jajarannya agar tidak kalah dengan "Gojek" selaku penyedia jasa angkutan kendaraan bermotor roda dua yang menerapkan sistem aplikasi dalam jaringan atau "online".

"Kalau Gojek saja bisa atur tukang ojek di mana-mana. Masak kita tidak bisa atur aparat dan rakyat," ujarnya dalam seminar tentang otoda yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para kepala daerah, anggota parlemen, dan pengusaha di Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Oleh sebab itu, dia menginstruksikan Kemendagri dan Kemenkominfo untuk segera membangun aplikasi yang bisa mengatur sistem pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat.

"Dengan aplikasi itu nantinya akan bisa digunakan untuk mengatur aset-aset pemerintah. Rakyat juga bisa melapor jalan rusak, persoalan sampah. Jadi tidak perlu lagi kirim surat melalui RT/RW. Cukup dengan aplikasi itu," ujarnya.

Aplikasi tersebut, lanjut Wapres, setidaknya sudah bisa digunakan oleh beberapa kota yang telah memiliki konsep "smart city", seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

"Smart city itu sendiri menggabungkan sistem pemerintahan dengan teknologi karena bagaimanapun teknologi bisa membantu memperlancar pemerintah. Namun teknologi yang diaplikasikan tidak boleh melanggar aturan," katanya.

Program itu juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yang sudah meninggalkan sistem pemerintahan sentralistik.

"Oleh sebab itu yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu daerah adalah kemampuan para pemimpin daerah dalam menjalankan pemerintahan. Apalagi sekarang anggaran DAU dan DAK (Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Khusus) tidak diatur, namun dengan batasan-batasan tertentu," katanya menambahkan.

Wapres secara teknis mengarahkan pembangunan sistem aplikasi pemerintahan tersebut melalui program KTP elektronik yang sudah berlaku secara nasional.

 "Gabungkan saja dengan e-KTP agar lebih gampang dan lebih murah serta masyarakat bisa terlayani dengan baik," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper