Kabar24.com, DENPASAR--Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Bali menargetkan tingkat literasi di Pulau Dewata paska terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD akan meningkat di atas 30%.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Bali Nusra Zulmi mengemukakan pembentukan TPAKD diyakini akan mempercepat akses keuangan masyarakat kelas bawah dan yang belum terjangkau lembaga keuangan.
Berdasarkan survei yang dilakukan OJK Pusat pada 2013, dengan sampel sekitar 400 orang responden menunjukkan hasil tingkat literasi di Bali hanya 19,5%, lebih rendah dari nasional 22%.
"Ini nanti menyasar menengah bawah. Sekarang kan masih susah menjangkau masyarakat bawah yang tidak bankable," tuturnya, Jumat (22/4/2016).
TPAKD Bali resmi terbentuk setelah disahkan oleh Gubernur Bali melalui surat No.1037/01-D/HK/2016, pada 31 Maret 2016. Adapun ketuanya adalah Sekda Bali Cokorda Ngurah Pemayun. Namun, tim ini belum diluncurkan secara resmi.
TPAKD Bali memiliki dua pokja, yakni sektor jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB), sedangkan pokja sektor usaha terdiri dari pertanian, ketahanan pangan dan kelautan perikanan, pariwisata dan industri kreatif, pedagang kecil dan eceran, serta sektor usaha lain. Anggota pokja tersebut terdiri dari OJK, Bank Indonesia, lembaga keuangan bank dan non bank, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Menurut Zulmi, pokja tersebut akan memastikan realisasi akses keuangan ke masyarakat lebih cepat dieksekusi. Dinas-dinas juga diharapkan ikut terlibat memberikan literasi dan pemahaman akses keuangan kepada masyarakat.
"Kira kira sektor apa saja yang perlu ditumbuh kembangkan dan perlu akses keuangan. Nanti semua dihubungan dalam TPAKD ini sehingga tidak hanya ide tetapi eksekusi juga di lapangan," jelasnya.
Asisten II Setda Bali Ketut Wija menambahkan TPAKD akan mendorong lembaga keuangan bersentuhan langsung dengan pasar. Menurutnya, nantinya lembaga keuangan dapat membuat program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, begitu pula sebaliknya.
"Nanti kalau setiap ketemu akan dirundingkan, sehingga petani cepat terima akses dan produksi sehingga kesejahteraan akan cepat. Ekonomi juga akan cepat berjalan," tuturnya.
Wija menuturkan selama ini masih banyak terjadi kendala di lapangan, khususnya masyarakat kecil mengakses permodalan. Salah satu contohnya, bagaimana mendapatkan KUR dan seperti apa proses yang harus dilalui.
Dengan adanya tim ini, maka antara produk keuangan dan market bisa ketemu cepat sehingga guliran ekonomi dan pertumbuhan semakin cepat dengan tetap perhatikan prudential.
Dia menegaskan lembaga perbankan juga memiliki kendala untuk menyalurkan dana mereka, sehingga keberadaan tim ini akan sangat membantu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
