Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terus berupaya keras menjaga keselamatan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf di perairan Filipina.
Sampai saat ini, menurut dia, pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan pemerintah Filipina untuk menyelesaikan kasus tersebut.
"Masih bicara dengan pemerintah Filipina. Kita berusaha keras untuk menjaga keselamatan, mudah-mudahan bisa cepat selesai," katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin(11/4/2016).
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengungkapkan pemerintah tak mengetahui dan tak campur tangan dengan adanya upaya penyelamatan oleh korporasi yang menjadi tempat bekerja para sandera.
Sebelumnya, Kalla pernah menegaskan, pemerintah tentu berpegang pada prinsip negosiasi untuk kemanusiaan dan tidak pada posisi ditekan atau diancam.
Dalam pernyataan pers Menlu Retno Marsudi pada Senin (5/4/2016) lalu, disampaikan bahwa Kapal Tongkang Anand 12 yang dibajak kelompok militan Abu Sayyaf telah ditemukan di perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
Kapal Tongkang Anand 12 adalah salah satu kapal dari dua kapal yang dibajak kelompok Abu Sayyaf. Kapal lainnya yakni Kapal Tunda Brahma 12 telah dilepaskan di perairan Filipina akhir Maret lalu, dan kini berada di tangan otoritas negara tersebut.
Menurut Menlu Retno, Kapal Anand 12 ditemukan dalam kondisi utuh dan sudah ditarik ke Pelabuhan Lahad Datu untuk pemeriksaan forensik yang membutuhkan waktu sekitar tujuh hingga sepuluh hari.
Selain itu, terkait lokasi perompakan dan penyanderaan yang berada di wilayah Malaysia, Menlu Retno mengatakan dirinya telah membuka komunikasi dengan Menlu Malaysia pada 31 Maret 2016 dan meminta kerja sama jika sewaktu-waktu diperlukan.
Seminggu lebih telah dilewati sejak Kemlu menerima informasi pada 28 April bahwa terjadi pembajakan terhadap Kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia saat dalam perjalanan dari Sungai Puting Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.
Menlu menekankan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membebaskan kesepuluh WNI dengan acuan utama keselamatan mereka.
