Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah terus berupaya melakukan diplomasi dengan pemerintah Filipina di tengah beredarnya isu tenggat terakhir penebusan 10 WNI yang disandera adalah hari ini, Jumat (8/4/2016).
“Terus komunikasi antarnegara, [juga] dengan yang menyandera. Tapi, kita tidak bisa membuka apa yang kita lakukan karena ini semua masih proses,” katanya, usai menghadiri Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jumat (8/4/2016).
Di kompleks Istana Kepresidenan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, tidak tahu-menahu mengenai adanya tenggat waktu, karena kelompok separatis yang menyandera WNI tidak memberitahu Pemerintah RI.
Pramono mengatakan, bahwa pemerintah telah mengetahui secara detail posisi WNI yang disandera dengan pantauan satelit.
“Kita sudah tahu mereka ada dimana, tapi kita menghormati pemerintah Filipina dan ini harapannya bisa segera dibebaskan.”
Ditegaskan, pemerintah siap mengirimkan pasukan TNI dan Polri untuk membebaskan mereka, jika Filipina tidak bisa segera menyelesaikan masalah penyanderaan WNI itu.
“karena kita menghormati pemerintah Filipina dapat segera menindaklanjuti, dan juga melakukan pendekatan dan sekaligus untuk segera bisa membebaskan para warga negara Indonesia yang disandera. Bagaimanapun kita menghormati Konstitusi yang dimiliki oleh Filipina,” jelas Pramono.
Menurut Pramono, Kapolri dan Panglima TNI sudah melaporkan kepada Presiden mengenai kesiapan untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok sparatis di Filipina. Tetapi, dia mengatakan pemerintah akan tetap mengedepankan langkah-langkah yang bersifat human, persaudaraan, dan soft diplomasi.
