Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin mengatakan saat ini kepengurusan Partai Golkar yang masih berlaku adalah hasil Munas Riau.
Pasalnya, hingga kini Kementerian Hukum dan HAM masih belum mengesahkan susunan kepengurusan rekonsiliatif di bawah Munas Bali yang telah diajukan pekan lalu.
“Kepengurusan yang sudah dikolaborasi, walaupun sebenarnya belum mendapatkan pengesahan dari Menkumham. Jadi sebenarnya kalau di Golkar itu hari ini yang masih resmi adalah versi Munas Riau,” tuturnya, Kamis (7/4/2016).
Kendati demikian, wakil ketua dewan pertimbangan Partai Golkar tersebut optimistis kepengurusan yang baru pasti disahkan pekan ini.
“Tapi katanya dalam Minggu ini Insya Allah pengesahan dari Menkumham tentang kepengurusan baru tentang kolaborasi itu akan keluar dalam minggu ini, jadi DPP mendahului Karena untuk persiapan Munas, nanti penyelenggaranya adalah pengurus baru ini yaitu hasil gabungan dari pengurus Bali dan Ancol,” ungkapnya.
Dia menuturkan bahwa Munas sudah disepakati tanggal 7 Mei dan akan diselenggarakan di Bali.
Menurut Mahyudin, hari ini diagendakan rapat pembentukan kepanitiaan penyelenggaraan Munas.
Ia menyebutkan bahwa Aburizal Bakrie menginformasikan kalau dirinya sudah bertemu Presiden Joko Widodo.
Ditambahkannya bahwa Presiden akan hadir untuk membuka Munas Golkar tersebut.
Mahyudin mengatakan, dirinya berhalangan hadir dalam rapat pleno sore ini.
“Saya hanya sebagai wakil ketua dari dewan pertimbangan Partai Golkar . Jadi mungkin saya tidak hadir,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
