Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pungutan cukai bahan bakar minyak sebagai upaya menggenjot pemasukan negara dan pengendalian konsumsi bahan bakar itu dianggap kurang tepat dan tidak elegan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali mengatakan, tidak cukup alasan bagi pemerintah untuk mengenakan cukai pada bahan bakar minyak (BBM). Hal itu karena pajak BBM Indonesia termasuk tertinggi di dunia.
Oleh karena itu, pemerintah diminta membuang pikiran untuk mengeksploitasi rakyat. Politisi PKB itu menguraikan pajak BBM saat ini komponennya sudah banyak. Ada pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB).
Hal ini yang membuat harga BBM tergolong tinggi. Untuk itu, sambungnya, dengan tegas PKB menolak adanya jenis pungutan baru atas BBM. Apalagi harga BBM, khususnya jenis Premium sudah di atas harga keekonomiannya.
Syaikhul meminta pemerintah, baik Kementerian Keuangan maupun kementerian terkait lainnya tidak asal mengumbar isu, terutama soal kebijakan yang semakin membebani masyarakat dengan berbagai pungutan.
Dia menjelaskan DPR pernah menolak rencana Menteri ESDM yang akan memungut Dana Ketahanan Energi atas BBM. Pemerintah hanya ingin membuat kebijakan yang gampang, tetapi justru menyusahkan rakyat. Sebaliknya, menurutnya, jika mau pajak kendaraan yang diatur, dan transportasi massal diperbaiki.
*) Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sosio Wakil Ketua Komisi VII DPR
