Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Agung Laksono mengatakan proses pembentukan kepengurusan rekonsiliatif Partai Golkar telah rampung.
Berdasarkan pernyataan Idrus Marham selaku Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali dan Riau, saat ini partai berlambang beringin tersebut telah mengajukan susunan kepengurusan rekonsiliatif kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
“Tadi saya melakukan pertemuan dengan Pak Laoly. Saya gunakan kesempatan untuk melaporkan perkembangan Golkar, semua langkah yang diambil mengacu pada kesepakatan Pak Agung dan ARB sebelumnya,” ujar Idrus saat ditemui di Hotel Sultan, Jumat (1/4/2016).
Secara organisatoris, jelasnya, sudah selesai yang ditandai dengan melaksanakan kesepakatan rekonsiliasi berdasarkan putusan pengadilan Mahkamah Agung yang memenangkan kasasi Munas Bali.
“Yang menjadi basis disini adalah DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, ada 95 nama yang diusulkan oleh Pak Agung dan kami mengakomodasi lebih dari 70 nama tersebut,” tuturnya.
Diambilnya langkah tersebut, menurut Idrus, untuk menyelesaikan konflik internal yang berlarut-larut.
“Ini bagian dari proses politik untuk melakukan kesepakatan. Untuk menyelesaikan konflik, Golkar perlu melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dengan mengakomodasi secara selektif nama-nama yang diajukan oleh Pak Agung.”
Hal tersebut juga merupkan upaya agar kelak kepengurusan partai Golkar tidak rentan digugat.
Dia juga menambahkan, sebagai negara hukum, mau tidak mau Menkum HAM harus mengikuti keputusan MA.
Di tempat terpisah, politisi yang tergabung dalam tim penyelamat Partai Golkar, Yorrys Raweyai, juga membenarkan bahwa saat ini partainya telah mengajukan susunan kepengurusan yang mengakomodir kedua kubu (Ancol dan Bali) itu.
Sama halnya dengan Idrus, Yorrys memperkiraan kemungkinan Menkum HAM akan mengesahkan kepengurusan tersebut pekan depan.
Sehingga pada pekan depan partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie tersebut bisa menggelar rapat pleno untuk membahas agenda-agenda politik yang akan datang.
“Kabarnya pekan depan keluar, setelah itu kita baru rapat pleno setelah surat dari Menkum HAM dikeluarkan,” tuturnya.
Yorrys mengatakan rencana awal Munas akan digelar pada awal Mei.
Namun, rencana tersebut mundur dan diwacanakan digelar pada 17 Mei mendatang.
Alasanya, menurut Yorrys, karena ketua umum Partai Golkar ingin agar Munas mendatang dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami ingin Presiden hadir, menyampaikan pidato pembuka. Pekan depan, Pak Ical akan ke istana untuk mengantar surat undangan. Kan kami juga harus menyesuaikan dengan jadwa beliau,” ujarnya.
Idrus maupun Yorry mengklain Munas akan tetap berlangsung.
“Intinya, Munas akan tetap dilaksanakan. Sudah ada Rapimnas sebelumnya. Namun, karena ini di bawah kepengurusan DPP Munas Bali, maka statusnya menjadi Munaslub,” tandasnya.
Berdasarkan penjelasan Idrus, jika yang digelar Munaslub maka hasil kepengurusan dalam Munas mendatang hanyalah kepanjangan tangan dari Munas Bali dan hanya memiliki masa jabatan 3 tahun.
Idrus juga mengklaim bahwa tidak akan ada barisan sakit hati dalam kepengurusan rekonsiliatif yang saat ini tengah diajukan.
“Tidak ada yang digeser, semua diakomodir,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu golongan muda Golkar yang juga menjabat sebagai ketua DPP, Ahmad Doli Kurnia, juga optimistis Munas akan tetap digelar.
Doli mengatakan partainya akan menggelar rapat pleno pada 7 April mendatang.
“Info yang saya dapat bahwa rapat pleno akan dilaksanakan pada tanggal 7 April dan Munas 17 Mei,” tuturnya.
Doli menghimbau agar partainya benar-benar menyusun kepengurusan yang mengakomodir kedua belah pihak.
“Tidak ada satu unsur pun yang tertinggal dan luput dari proses penyatuan. Kalau ada yang tidak terakomodir atau malah dihilangkan dari posisi semula maka makna rekonsiliasi itu akan hilang dan menimbulkan masalah baru,” ujarnnya.
Doli mendorong agar tidak ada penundaan untuk kesekian kalinya dalam melakukan rapat pleno sehingga Munas bisa segera dilaksanakan.
Menurutnya, keputusan Menkum HAM yang memperpanjang SK Munas Riau juga bisa digunakan sebagai landasan untuk membentuk panitia Munas.
Namun, Aburizal Bakrie selaku ketua umum Partai Golkar tetap ingin agar Menkum HAM mengikuti hasil putusan MA, yakni mengesahkan Munas Bali yang pernah digelar pada 2014 silam.
