Kabar24.com, JAKARTA—Beberapa fraksi menyatakan bahwa pembangunan perpustakaan di Kompleks Parlemen merupakan hal yang tidak perlu di prioritaskan.
Pasalnya, saat ini negara tengah mengalami defisit hingga Rp 290 Triliun.
Sekitar lebih dari 70 persen fraksi—fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat menghimbau agar pembangunan tersebut ditunda terlebih dahulu.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, memandang sebaiknya pemerintah dan DPR mempertajam prioritas yang ada.
Menurutnya, untuk saat ini pembangunan perpustakaan di Kompleks Parlemen sebaiknya digeser prioritasnya.
“Kalau dalam kondisi anggaran yang sedang sulit maka pemerintah maupun DPR harus mempertajam prioritas pengeluaran. Dahulukan yang prioritasnya tinggi. Kalau masih bisa ditunda kenapa tidak, kalau pembangunan perpustakaan dalam kondisi saat ini prioritasnya masih bisa digeser,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/3).
Anggota komisi XI itu membenarkan tujuan pimpinan untuk membangun perpustakaan yang ditargetkan menjadi terbesar se- Asia Tenggara itu.
“Melihat pimpinan DPR yang terkesan memaksa memang bisa dimengerti karena itu (pembangunan perpustakaan) sudah disahkan dalam paripurna dengan namanya ‘menuju parlemen modern’, Parlemen modern kan isinya gak cuma gedung—gedung tapi juga peradaban itu sebabnya membangun perpustakaan agar Indonesia menjadi referensi studi Islam demokrasi dan modernitas. Karena negara di timur tengah sudah tidak bisa menjadi referensi. Secara tujuan pimpinan sudah baik, tapi melihat kondisi saat ini bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, memandang akan lebih baik jika anggaran pembangunan gedung baru dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang mendasar.
Defisit negara pun juga menjadi alasan bagi fraksi PAN untuk meminta penundaan pembangunan tersebut.
Politisi PKS yang juga merupakan pimpinan MPR, Hidayat Nur Wahid menuturkan akan lebih baik jika DPR fokus dengan tugas legislasinya.
“Saya lebih baik DPR berfokus saja pada apa yang menjadi tuntutan pekerjaan DPR sekarang ini yaitu produktivitas legislasi dan memaksimalkan kapasitas mereka sebagai wakil rakyat. Termasuk juga menghadirkan DPR dengan citranya yang lebih baik terkait dengan masalah narkoba, korupsi, itu pasti akan didukung oleh seluruh rakyat. Jadi daripada nanti DPR terjebak lagi dalam polemis yang menguntungkan, lebih baik DPR fokus pada hal yang menjadi tuntutan dan keinginan publik,” pungkasnya.
Hidayat juga menuturkan, pembangunan perpustakaan bukanlah hal yang urgent untuk dilakukan mengingat saat ini fasilitas perpustakaan yang ada sudah cukup memadai.
Sama halnya dengan ketiga fraksi tersebut, politisi Partai Golkar, Mahyudin, meminta agar pembangunan tersebut ditunda hingga ekonomi negara stabil kembali.
Mahyudin menyinggung harus ada efisiensi anggaran dana pembangunan agar tidak terkesan jor—joran.
"Yang penting penggunaan dana pembangunan gedung perpustakaan DPR harus efisien. Tidak terkesan jor-joran," katanya.
"Bukan bicara boleh atau tidak, tapi pembangunan gedung perpustakaan perlu didukung. Kalau dananya belum siap tidak perlu tahun ini, bisa tahun depan sesuai dengan kesiapan dana. Jadi tidak perlu memaksakan," imbuhnya.
Dia menuturkan pembangunan gedung perpustakaan DPR itu tidak perlu dibatalkan melainkan disesuaikan dengan kesiapan anggaran.
"Kalau anggaran sedang defisit bisa ditunda. Dan jangan mengambil pos-pos anggaran lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Prioritas adalah pembangunan untuk rakyat banyak," pungkasnya.
Menurutnya dengan membangun perpustakaan terbesar itu bisa memberi alasan Indonesia penting juga dilihat oleh orang luar.
Dengan pembangunan gedung perpustakaan DPR, paling tidak Indonesia juga tidak kalah dengan parlemen negara lain.
Menurut Mahyudin, parlemen Indonesia memerlukan perpustakaan.
"Saya kira ide pembagunan gedung perpustakaan itu bagus. Kalau saya mendukung saja," kata politisi Partai Golkar ini.
Rencananya, anggaran pembangunan perpustakaan di Kompleks Parlemen akan memakan dana sebesar Rp 570 Miliar.
Selaku politisi dari partai pengusung pemerintah, Hendrawan Supratikno menilai agar DPR lebih teliti dalam perhitunganya.
“Kita harus teliti, yang jelas kita akan olah soal anggaran. Kan ada ahlinya yang nanti menghitung apakah anggaran wajar atau tidak,” tukasnya.
Selain fraksi—fraksi tersebut, fraksi yang juga menolak pembangunan perpustakaan adalah fraksi dari Partai Gerindra, Nasdem, dan juga Hanura.
Sebelumnya, wakil ketua DPR, Fahri Hamzah menampik bahwa pembuatan perpustakaan merupakan proyek akal-akalan anggota dewan.
"Itu akal-akalan siapa? Itu sudah ada dalam rencana besar yang disetujui paripurna. Di mana-mana, di seluruh dunia, parlemen harus dibangun. Kita belum pernah bangun gedung parlemen dan kelengkapan, seperti perpus. Ke depan, parlemen jadi cita-cita. Jangan kalian seolah-olah parlemen itu orang-orang ambisius," ujar Fahri.
Di tempat berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan bahwa pembangunan gedung baru DPR juga termasuk dalam moratorium.
Dia menuturkan pemerintah menekankan peraturan moratorium pembangunan gedung sejak akhir 2014 berlaku secara menyeluruh, termasuk bagi gedung perpustakaan DPR.
Namun, Pramono mengungkapkan pengecualian pembangunan gedung hanya ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan keperluan yang mendesak bagi kepentingan negara.
"Moratorium masih berlangsung sampai hari ini. Intinya, perpus itu apakah diperuntukkan untuk rakyat atau untuk anggota dewan dan staf ahli dewan? Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada publik. Yang paling utama itu," ujarnya.
Dia mengatakan, dalam rapat terbatas bulan lalu, Presiden memimpin sendiri pemilihan satu per satu gedung yang diizinkan untuk dibangun. Bahkan, lanjutnya, ada peninjauan langsung ke lapangan.
"Nah dalam konteks itulah karena izin itu selalu disampaikan presiden melalui Seskab, Seskab akan mengeluarkan itu kalau sudah ada arahan presiden. Sampai sekarang belum ada arahan Presiden," kata Pramono.
Sebelumnya, unsur pimpinan DPR menyatakan pembangunan gedung perpustakaan yang akan menelan dana senilai Rp570 miliar dibutuhkan bagi anggota DPR. Namun, sejumlah fraksi dan elemen masyarakat sipil menolak rencana tersebut.
