Bisnis.com, PBB, New York - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Kamis (18/2/2016) mengutuk kerusuhan yang terjadi pada malam sebelumnya di tempat Perlindungan PBB untuk Warga Sipil di Malakal di bagian timur-laut Sudan Selatan.
"Setiap serangan terhadap warga sipil, lokasi PBB dan prajurti pemelihara perdamaian bisa merupakan kejahatan perang," kata Sekretaris Jenderal PBB tersebut.
"Sekretaris Jenderal menyatakan dengan keprihatinan bahwa meningkatnya ketegangan antar-masyarakat antara Suku Dinka dan Shilluk menyulut peristiwa ini," demikian antara lain isi pernyataan yang dikeluarkan di Markas Besar PBB, New York, oleh Juru Bicara Ban, Stephane Dujarric.
Ban memperingatkan semua pihak agar tidak menyulut pertikaian suku dan menyeru mereka agar menahan diri dari setiap tindakan atau pernyataan yang bisa menambah parah keadaan.
"Sekretaris Jenderal juga mengingatkan semua pihak terkait, termasuk pasukan keamanan pemerintah, agar mereka tidak melanggar kompleks PBB," kata pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat malam. "Ia menggaris-bawahi dalam kondisi apapun bahwa setiap serangan yang ditujukan terhadap warga sipil, kompleks PBB dan prajurit pemelihara perdamaian bisa menjadi kejahatan perang." Pemimpin PBB itu juga mendesak para pemimpin Sudan Selatan agar melaksanakan tanpa penundaan kesepakatan perdamaian yang dicapai enam bulan lalu, sehingga rakyat Sudan Selatan dapat memulai proses perujukan dan penyembuhan, kata pernyataan tersebut.
Sejauh ini, serangan itu menewaskan sedikitnya orang yang kehilangan tempat tinggal dan melukai tak kurang dari 40 orang lagi, kata PBB.
Pada Kamis pagi, Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) dengan keras mengutuk kekerasan tersebut, yang meletus pada Rabu malam di negara termuda di dunia itu dan melibatkan penggunaan senjata ringan, parang dan senjata lain, kata Dujarric kepada wartawan.
UNMISS melindungi lebih dari 47.000 warga sipil di Malakal dan hampir 200.000 warga sipil di enam pangkalan di seluruh Sudan Selatan.
Misi PBB tersebut didirikan oleh Dewan Keamanan pada 9 Juli 2011, hari ketika Sudan Selatan menjadi negara merdeka setelah beberapa dasawarsa perang saudara antara Sudan Selatan dan Utara, yang berakhir pada 2005 dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Menyeluruh.
Konflik telah menewaskan puluhan ribu orang, mengusir 1,5 juta warga Sudan Selatan dari rumah mereka dan membuat hampir lima juta orang sangat memerlukan bantuan kemanusiaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
