Kabar24.com, JAKARTA - Upaya penggiringan opini untuk menghalangi Ketua DPR Ade Komarudin tampil sebagai calon ketua umum Partai Golkar dinilai sebagi langkah yang tidak elegan.
Demikian dikemukakan pengamat politik Ahmad Bagja menyusul meningkatnya dinamika politik internal Partai Golkar menjelang musyawarah nasional partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurutnya, jabatan ketua DPR tidak menghalangi seorang politisi untuk bisa menjadi orang nomor satu di partainya.
Penilaian Bagja itu merujuk pada sejumlah anggapan dari internal Golkar bahwa Ade Komarudin, yang akrab disapa Akom, tidak akan fokus mengurus partai jika nantinya merangkap posisi sebagai ketua umum.
"Isu Akom tak layak jadi ketum Golkar karena sudah ketua DPR sebenarnya tidak tepat," ujar Bagja kepada wartawan, Selasa (9/2/2016).
Menurutnya, ketika Golkar dipimpin oleh Akbar Tanjung, politisi itu juga ketua DPR.
Bahkan Jusuf Kalla pernah menjadi ketua umum Golkar di saat posisinya menjadi wakil presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Demikian jiga di partai lain, lanjut Bagja, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden sekaligus mengetuai Partai Demokrat.
"Merujuk ke sejarah tadi, tidak ada larangan untuk menjadi ketua DPR sekaligus ketua partai," ujarnya.
Karena itu, Bagja menganggap suara-suara yang menyudutkan Akom hanyalah demi menghambat politikus asal Purwakarta itu dalam bursa calon ketua umum Golkar pada musyawarah nasional (munas) yang akan datang.
Sebelumnya suara agar Akom tidak maju sebagai calon ketua umum Golkar datang dari Ridwan Bae selaku ketua Paguyuban DPD I Golkar.
Alasannya karena Akom sudah jadi ketua DPR.
