Tujuh Kota Akan Jadi Pilot Project Pembangkit Listrik dari Sampah

Bisnis.com, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang telah memutuskan tujuh kota akan menjadi "pilot project" pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah.

"Telah diputuskan tujuh kota akan menjadi 'pilot project' atau melakukan kegiatan awal tersebut Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo dan Makassar," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat konferensi pers hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Pramono menjelaskan penunjukkan kota-kota tersebut berdasarkan jumalah sampah yang mencapai 1.000 ton per hari, kecuali Kota Solo yang merupakan kota menengah yang sampahnya diperkirakan 200-300 ton per hari.

"Solo kenapa dimasukkan, supaya ini menjadi pilot project buat kota-kota menengah yang sampahnya 200-300 ton per hari, dan diharapkan bekerja sama dengan kota di sekitarnya," ungkap Pramono.

Dia juga mengatakan bahwa penunjukkan tujuh kota ini akan diperkuat dengan pengeluaran Peraturan Presiden (Perpres) untuk terlaksananya pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah ini.

"Perpres ini sudah diajukan ke Presiden dalam koordinasi Menko Perekonomian dan (Menko) Maritim. Mudah-mudahan dengan ditunjuknya tujuh kota ini persolan sampah yang selama ini menjadi persolan serius di kota besar di Indonesia akan tertangani," kata Pramono.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Perpres terkait pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah sudah ditandatangani menteri-menteri terkait dan Seskab sudah mengajukan ke Presiden.

"Perpres ini untuk mempercepat pemanfaatan sampah menjadi tenaga listrik," ujar Darmin.

Menko Perekonomian mengungkapkan bahwa Perpres ini mengatur masalah harga, penyerdehanaan perijinan dan nonperixinan, pemakaian teknologi.

Darmin mengakui bahwa sebenarnya sudah banyak daerah yang menerapkan sampah sebagai listrik, namun masih menjadi diskusi panjang karena masalah harga dan PLN tidak mau beli.

"Di perpres ini wajib dibeli oleh PLN. Soal harga mereka bisa berunding, kalau tidak selesai Pemerintah Pusat akan turun tangan," tegasnya.

Darmin juga mengatakan penerapan teknologi di beberapa daerah dalam membangun pembangkit listrik berbasis sampah juga berbeda-beda, sehingga adanya Peprpres ini akan diketemukan mekanisme dan pola-pola teknologi yang makin efesiensi sehingga tidak memberatkan anggaran negara.

"Karena bagaimana pun juga ini energi baru dan terbarukan, pemerintah telah berjanji pada 2030 bisa 29 persen energi kita adalah energi baru dan terbarukan," tutur Darmin.