Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan UMKM, serta industri pengolahan berbasis pertanian untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Afriadi Laudin menyebutkan tiga sektor itu merupakan prioritas pembangunan ekonomi daerah tahun ini, mengingat keterbatasan sumber daya alam di daerah itu.
“Fokusnya tetap di pariwisata, perdagangan, UMKM dan industri kreatif, serta industri pengolahan,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (18/1/2016).
Menurutnya, potensi ketiga sektor itu masih sangat besar di Sumbar, namun belum dikelola dengan optimal karena keterbatasan SDM dan permodalan.
Strateginya, lanjut Laudin, adalah pemberdayaan berkelanjutan kepada masyarakat dan menggaet investasi untuk mengembangkan kawasan dan penguatan UMKM.
Dia mengatakan pemerintah setempat sudah membagi daerah itu dalam lima kawasan prioritas pengembangan pariwisata, untuk memudahkan pengembangan dan masuknya investasi sektor pariwisata.
Apalagi, Sumbar termasuk salah satu daerah prioritas pengembangan pariwisata nasional, dengan ditunjuknya Mandeh di Pesisir Selatan sebagai percontohan kawasan pengembangan wisata bahari terpadu.
Daerah itu, juga memiliki puluhan objek wisata dengan kombinasi wisata alam, bahari, heritage, dan budaya yang tergolong lengkap di Tanah Air.
Selain itu, pengembangan UMKM dan industri kreatif diprioritaskan dengan peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pemda juga menjamin pembiayaan kepada UMKM melalui Jamkrida sebagai penjamin pinjaman.
Masrul Zein, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sumbar mengatakan pemerintah setempat memberikan stimulus berupa kemudahan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat ini, 103 jenis perizinan di provinsi sudah dilakukan terpadu melalui layanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP), jadi lebih singkat,” katanya.
Dia menyebutkan pemda setempat juga menjanjikan kemudahan investasi dengan membantu pembebasan lahan bagi penanaman modal di daerah itu.
Menurutnya, proses pembebasan lahan di Sumbar tidak serumit yang dibayangkan banyak pihak, jika mau berdialog dengan masyarakat.
“Untuk lahan, sebetulnya tidak rumit, kami akan fasilitasi kemudahan investasi dan mendapatkan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Asnawi Bahar meminta pemda setempat memprioritaskan pengadaan energi dan kemudahan perizinan untuk mendorong masuknya investasi ke daerah itu.
“Perlu ada jaminan dan dorongan kepala daerah untuk memastikan ketersediaan energi dan kemudahan investasi agar daerah ini dilirik investor,” ujarnya.
Menurutnya, investor enggan menanamkan modalnya di daerah itu, karena keterbatasan energi listrik serta rumitnya proses pengadaan lahan bagi investasi.
